REPUBLIKA.CO.ID, BEKASI -- Dinas Pendidikan (Disdik) Kota Bekasi akan segera menggabungkan empat sekolah dasar negeri (SDN) di Kelurahan Kranji, Kecamatan Bekasi Barat. Selain untuk mengoptimalkan keempat SDN yang kekurang murid serta minimnya fasilitas, merger juga dilakukan untuk mengalihfungsikan sebagian gedung SDN tersebut sebagai sekolah menengah pertama negeri (SMPN) baru.
"Merger dilakukan agar SDN itu efektif, karena sebagian ada yang kurang dari 200 siswa," kata Kepala Dinas Pendidikan Kota Bekasi Inayatullah kepada Republika.co.id, Ahad (7/7).
Selain itu, sambung dia, merger dilakukan karena keempat sekolah berada dalam satu komplek yakni Perumanas 1. Inay menuturkan, keempat sekolah itu di-merger juga karena minimnya infrastruktur di sebagian sekolah.
Keempat sekolah itu akan dimerger menjadi SDN 06. Sedangkan gedung yang akan digunakan usai dimerger adalah gedung SDN 06 sekarang dan gedung SDN 010 sekarang.
Dia menambahkan, rencana merger itu juga sudah dibicarakan jauh-jauh hari atau sejak awal Agustus 2018. Pihaknya pun telah tuntas membicarakan rencana merger dengan pihak sekolah serta pihak Kelurahan Kranji. Begitupun surat keputusannya sudah disahkan, yang tertuang dalam Peraturan Wali Kota Nomor 414.2/Kep.486-Disdik/XII/2018.
Meski demikian, pada Jumat (5/7) lalu, sejumlah murid dan wali murdi SDN 010 mengadakan aksi protes di depan sekolah. Mereka menolak upaya merger. Bahkan mereka mengumpulkan tanda tangan di sebuah kain putih sebagai wujud protes.
"Mereka mengira merger itu akan membuat siswa tidak lagi bisa menggunakan gedung SDN 010, padahal itu salah, karena gedung SDN 010 akan tetap digunakan untuk SD hasil merger," ucap dia.
Inayatullah melanjutkan, setelah dilakukan pembicaraan, Ketua Komite SDN 01 sudah memahami dan menerima keputusan merger itu. "Itu hanya salah komunikasi. Sekarang dia sudah memahami," ungkap Inayatullah.
Inayatullah menyebutkan, merger keempat SDN itu semakin menjadi prioritas lantaran kurangnya jumlah SMPN di Kota Bekasi. Apalagi Kelurhan Kranji hingga saat ini belum memiliki SMPN.
"Sekarang kan sudah sistem zonasi sesuai Permendikbud, maka setiap kelurahan diwajibkan ada satu SMPN," ujar Inayatullah.
Sedangkan saat ini, sambung dia, Kota Bekasi hanya memiliki 49 SMPN berbanding 56 kelurahan yang ada. Ia menambahkan, untuk tahun ini, lulusan SD dan Madrasah Ibtidaiyah (MI) se Kota Bekasi berjumlah 46.150 siswa. Tapi yang tertampung di SMPN hanya sekitar 30 persen-nya saja.
