REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Badan Anggaran (Banggar) DPR mengusulkan kepada pemerintah untuk menaikkan gaji pokok personel Tentara Nasional Indonesia (TNI) pada tahun mendatang. Langkah ini dilakukan untuk meningkatkan taraf hidup kesejahteraan prajurit TNI yang lebih baik.

Anggota Banggar DPR dari Fraksi Partai Demokrat Hadi Wahyu Sanjaya mengatakan selama ini gaji prajurit TNI belum bisa dikatakan layak.

“Panja mendorong pemerintah untuk meningkatkan kesejahteraan prajurit TNI melalui kenaikan gaji pokok,” ujarnya di Gedung DPR, Jakarta, Senin (8/6).

Usulan tersebut disampaikan dalam Pembahasan Pembicaraan Pendahuluan RAPBN dan Rencana Kerja Pemerintah (RKP) pada 2020. Pemerintah juga diminta untuk menyediakan anggaran untuk pemenuhan perumahan yang layak bagi anggota TNI.

Secara keseluruhan, DPR meminta kegiatan belanja pemerintah pusat diarahkan untuk meningkatkan kualitas belanja dalam menstimulasi perekonomian, kesejahteraan dan mendorong penghematan fiskal melalui aspek aparatur, aspek efisiensi kualitas dan kredibilitas belanja program prioritas dan agenda strategis. 

Sebelumnya, Presiden Joko Widodo telah mengeluarkan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 16 Tahun 2019 tentang Aturan Gaji Anggota TNI. Dalam Perpres tersebut, gaji prajurit dengan pangkat terendah hingga perwira tinggi naik sekitar 5 persen.

Menanggapi tanggapan tersebut, Menteri Keuangan Sri Mulyani menambahkan pihaknya terus berupaya meningkatkan kesejahteraan personel TNI, Polri dan aparat penegak hukum serta seluruh birokrasi. Hanya saja, pihaknya akan melihat sisi keuangan negara dan sisi skenario untuk membangun insitusi yang lebih baik. 

“Kita semuanya tentu kan berikhtiar terus dalam meningkatkan profesionalisme karena bagian yang penting dalam membangun birokrasi dan aparat institusi publik yang baik,” ungkapnya. 

Ikuti Whatsapp Channel Republika