REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Dinas Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan DKI Jakarta menyebutkan, jumlah kasus kebakaran di wilayah tersebut mengalami peningkatan sepanjang musim kemarau ini. Bahkan, selama Juni 2019, telah terjadi sebanyak 159 kasus kebakaran.
Kepala Seksi Publikasi dan Pemberdayaan Masyarakat, Dinas Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan DKI Jakarta, Saepuloh, mengatakan, jika dibandingkan bulan-bulan sebelumnya, misalnya pada Maret sebanyak 133 kasus, April 122 kasus, dan Mei 137 kasus, kejadian kebakaran sepanjang Juni 2019 meningkat.
“Pada bulan ini, tercatat 34 kasus kebakaran yang terjadi hingga periode 7 Juli 2019. Jika dihitung sejak 1 Januari 2019, total tercatat sebanyak 857 kasus kebakaran,” kata Saepuloh, Senin (8/7).
Saepuloh menyebutkan, kasus kebakaran paling banyak terjadi di Jakarta Selatan sebanyak 226 kasus, diikuti Jakarta Timur 217 kasus, Jakarta Barat 154 kasus, Jakarta Utara 135 kasus, dan 125 kasus di Jakarta Pusat. Faktor penyebab kebakaran terbanyak masih listrik sebanyak 574 kasus, kemudian gas 93 kasus, membakar sampah 52 kasus, rokok 25 kasus, lilin tiga kasus, dan sisanya penyebab lainnya.
"Kebakaran ini telah mengakibatkan 10 korban tewas dan 67 korban luka dari warga. Dari petugas, 12 orang mengalami luka-luka," kata dia memaparkan.
Untuk taksiran kerugian, Dinas Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan DKI Jakarta mencatat, sekitar Rp 166,21 miliar dari kasus kebakaran yang terjadi mulai 1 Januari sampai 7 Juli 2019. Ia mengingatkan masyarakat untuk berhati-hati beraktivitas yang menggunakan api selama musim kemarau ini mengingat rawan terjadi kebakaran.
"Musim kemarau ini memang rawan kebakaran. Alang-alang karena kering, lalu dipicu api kecil saja, misalnya puntung rokok, langsung terbakar," ujar dia.
Kasus kebakaran alang-alang dan tumbuhan juga terpantau meningkat karena sepanjang Juni 2019 terjadi lima kasus. Sementara itu, pada bulan ini sudah mencatat angka yang sama, padahal baru memasuki hari ketujuh.
Sementara itu, Gubernur DKI Jakarta Anies Rasyid Baswedan memastikan korban kebakaran di Cipinang Besar Selatan, Jakarta Timur mendapatkan persediaan kebutuhan bahan pokok. Selain itu, Anies juga menjamin perlengkapan bagi anak sekolah yang menjadi korban kebakaran tersebut.
"Seluruh kebutuhan dasar kami pastikan terpenuhi, makanan 24 jam ada, untuk anak-anak kami siapkan kebutuhan mereka untuk sekolah, sehingga nanti 15 Juli saat mereka mulai sekolah tidak ada masalah kebutuhannya," kata Anies.
Anies juga menjamin kebutuhan fasilitas kesehatan. Ia pun akan memastikan Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil dapat memudahkan korban kebakaran dalam mengurus surat-surat penting yang hilang.
Berdasarkan keterangan di laman Twitter resmi Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) DKI Jakarta, kebakaran terjadi di Jalan Cipinang Jaya 1 RT 10/RW 07 Kelurahan Cipinang Besar Selatan, Kecamatan Jatinegara, Jakarta Timur. Sebanyak 26 rumah ludes terbakar dan 147 warga harus mengungsi di tenda darurat SD Cipinang Besar Selatan.
Penyebab kebakaran sementara diduga karena korsleting listrik. Anies mengatakan, agar kejadian serupa tak terulang, Pemprov DKI telah melakukan operasi pengecekan saluran listrik di kampung-kampung yang rawan kebakaran.
"Kami sekarang ada operasi pengecekan utamanya saluran listrik, jadi pada semua kampung kami lakukan inspeksi apakah ada jaringan listrik yang berisiko," kata dia.
Anies meminta masyarakat berhati-hati dalam menggunakan listrik, seperti tidak memberikan beban yang terlalu besar pada sambungan listrik agar tak terjadi kebakaran. Ia ingin peran masyarakat dalam upaya mencegah kebakaran selain upaya dari pemerintah.
Capai Rp 8 Miliar
Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta berencana akan membangun rumah susun (rusun) bagi masyarakat terdampak kebakaran di Kampung Bandan, Jakarta Utara beberapa waktu lalu. Sebelum ada rusun, Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman (DPRKP) DKI akan mendirikan shelter terlebih dahulu.
Saat ini, Kepala DPRKP DKI Jakarta Kelik Indriyanto mengatakan, pihaknya masih melakukan lelang proyek untuk pembangunan 262 shelter. Ia menyebut, dana pembangunan shelter berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) yang mencapai Rp 8 miliar.
"Kami masih nunggu nih. Kami nyiapin shelter-nya, lelang juga sebentar lagi selesai, tergantung kesiapan di lapangan saja. (Anggaran) sekitar Rp 8 miliar sekian," ujar Kelik di Balai Kota, Jakarta Pusat, Senin (8/7).
Ia mengaku, Pemprov DKI telah mendapatkan izin dari PT Kereta Api Indonesia (KAI) untuk membangun shelter tersebut. Diketahu bahwa shelter dibangun untuk tempat tinggal, sementara para korban kebakaran tersebut sebelum pembangunan rusun rampung.
Kepala Biro Tata Pemerintahan DKI Premi Lasari mengatakan, Pemprov DKI telah membuat dokumen memorandum of understanding atau (MoU) terkait pembangunan shelter. MoU ini sebagai kesepakatan bersama tripartit antara Pemprov DKI, PD Sarana Jaya, dan PT KAI.
"Ini kan kesepakatan bersamanya sudah selesai, artinya dari pihak Pemprovnya sudah selesai sekarang suratnya ada di PT KAI, MoU kesepakatan bersamanya ya," kata Premi.
Ia menegaskan, akan terus menanyakan tentang MoU tersebut kepada pihak PT KAI untuk segera ditandatangani. Sebab, Gubernur DKI Jakarta Anies Rasyid Baswedan juga ingin agar kesepakatan bersama segera ditandatangani sebagai payung hukum pembangunan shelter.
Ikuti Whatsapp Channel Republika