REPUBLIKA.CO.ID, CIANJUR -- Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Cianjur, Jawa Barat, menilai proyek pembangunan jalan tol Sukabumi-Cianjur-Bandung, akan mengorbankan puluhan hektar lahan pertanian produktif. Kepala Bidang Perencanaan Ekonomi dan Infrastruktur Bappeda Cianjur, Komariah mengatakan saat ini proses pembangunan jalan tol masih dalam tahap perencanaan yang dilakukan pemerintah pusat.
Sedangkan Pemkab Cianjur, menurut Komariah, hanya melakukan pendampingan dan koordinasi. "Kami sudah mengantongi perencanaan pembangunan jalur tol dari Ciranjang-Padalarang. Sedangkan dari Sukabumi-Ciranjang belum, sehingga kami akan berkoordinasi agar dokumennya bisa diterima," katanya pada wartawan di Cianjur, Selasa (9/7).
Ia menjelaskan, untuk jalur Ciranjang-Padalarang nantinya akan dibangun di atas lahan seluas 75,74 hektar dari 743 bidang kepemilikan dengan luas lahan yang dilintasi sekitar 30 hektar yang merupakan lahan pertanian dengan irigasi teknis.
Jumlah tersebut belum ditambah dengan jalur dari Sukabumi-Ciranjang dan pasti di jalur tersebut ada lahan pertanian yang akan dipakai, namun pihaknya belum memiliki angka pasti.
Jika lahan tersebut memang pertanian produktif dengan irigasi teknis, tutur dia, sesuai aturan akan ada lahan penganti sebesar 3 kali dari lahan yang beralih fungsi yang merupakan kebijakan dari pemerintah pusat.
Terjadinya alih fungsi lahan produktif yang akan dipakai untuk jalan tol dan exit tol itu, akan berpotensi menjadi pemukiman atau wilayah perkotaan karena terjadi peningkatan penduduk dan aktivitas ekonomi di sekitarnya.
"Seperti Bekasi, akan menjadi pusat ekonomi dan perkotaan dengan adanya tol dan exit tol, namun tergantung nanti kebijakan dari pemerintah daerah, apakah ada perencanaan tata ruang yang baru agar dampak ekonomi tetap ada namun lahan pertanian dan produksi pertanian tetap terjaga," katanya.
Sambil menunggu pembangunan, tambah dia, Cianjur mengusulkan adanya dua exit tol, dari yang semula di Sukaluyu menjadi ditambah dengan exit tol di Ciranjang, namun pihaknya belum mendapatkan klarifikasi lebih lanjut terkait usulan tersebut.
Ikuti Whatsapp Channel Republika