REPUBLIKA.CO.ID, SEMARANG -- Pemerintah Pusat merespon rencana pengembangan kawasan wisata Candi Borobudur, di Kabupaten Magelang yang diusulkan Provinsi Jawa Tengah. Pemerintah Pusat bahkan menjanjikan sejumlah bantuan yang dibutuhkan Pemerintah Provinsi (Pemprov) Jawa Tengah bakal diberikan dalam mendukung rencana tersebut.
Hal ini menjadi salah satu hasil pembahasan rapat terbatas percepatan pembangunan Jawa Tengah, yang dihadiri Presiden Joko Widodo, di Istana Kepresidenan Bogor, Selasa (9/7) kemarin.
Gubernur Jawa Tengah, Ganjar Pranowo mengungkapkan, dalam rapat terbatas ini, Pemerintah Pusat memang menawarkan beberapa dukungan bagi percepatan pembangunan di Jawa Tengah. Ia pun membawa permintaan khusus kepada Pemerintah Pusat terkait dengan pengembangan kawasan wisata Candi Borobudur dalam mendukung percepatan pembangunan di daerahnya.
Khususnya dalam mendorong percepatan pembangunan ekonomi di Jawa Tengah sekaligus mewujudkan target pertumbuhan ekonomi 7 persen di Jawa Tengah."Karena Candi Borobudur memiliki potensi sebagai pengungkit efektif pertumbuhan perekonomian bagi Jawa Tengah," kata gubernur di Semarang, Rabu (10/7).
Konsepnya, lanjut Ganjar, mesti mengawinkan dua pemerintahan antara Jawa Tengah dan Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY), terlebih dengan adanya New Yogyakarta International Air Port yang semakin membuka peluang penguatan jalinan itu. "Pasti akan terjadi peluang dan akan semakin mendorong wisatawan untuk bisa mengakses Borobudur dengan semakin mudah," jelasnya.
Pemerintah Pusat, masih kata gubernur, diminta menyiapkan segala sesuatunya. Beberapa peraturan kita minta Presiden untuk dilihat kembali dan disesuaikan kondisi di lapangan.
Saat ini Kawasan Wisata Borobudur berada di bawah kelola PT Taman Wisata Candi Borobudur, Prambanan dan Ratu Boko berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1980.
Menurutnya, Borobudur butuh penataan kawasan, strategic planning, yang terintegrasi maupun create event dan kalau itu jadi butuh sarana apa saja serta strategi kebijakannya seperti apa.
Termasuk dalam mengundang lebih banyak wisatawan. "Termasuk pernak pernik yang harus ada di sekitarnya, akomodasi, event, transportasi sistemnya. makanya saya minta khusus untuk Borobudur," lanjutnya.
Borobudur tersebut merupakan satu dari tiga program yang diterima Presiden sebagai pengungkit utama pertumbuhan ekonomi Jateng sebesar 7 persen pada tahun depan. Sebelum disetujui tiga program, Ganjar mengajukan dua belas program utama yang mesti dibackup oleh Pemerintah Pusat.
Setelah melakukan beberapa pertimbangan dan menilik Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah tiga program yang diajukan Ganjar adalah Kawasan Industri di Pantura sisi timur atau barat.
Kedua Pemberesan Kawasan Kendal dan permintaan paling spesial, adalah soal Borobudur. "Di sisi lain Presiden menginginkan adanya kontribusi dari daerah agar pertumbuhan ekonomi nasional bagus," lanjut Ganjar.
Sebelumnya, Presiden Joko Widodo mengatakan, Pemerintah Pusat menargetkan ekonomi Jawa Tengah mampu tumbuh di atas pertumbuhan ekonomi nasional yang tahun ini yang diperkirakan mencapai 5,3 persen.
Pemerintah Pusat ingin memberikan dujungan bantuan yang diperlukan, agar percepatan pertumbuhan ekonomi di Provinsi Jawa Tengah betul- betul terwujud nyata. Baik itu di sektor industri yang berorientasi ekspor maupun sektor pariwisata. "Karena Jawa Tengah memliki potensi besar di kedua sektor ini," kata Jokowi