REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Badan Amil Zakat Nasional (Baznas) menargetkan penghimpunan donasi pada tahun ini sebesar Rp 280 milliar dengan pengeluaran minimal 90 persen. Sebab, Baznas memprediksi, dana yang dapat dihimpun kian besar untuk waktu mendatang sehingga penyalurannya pun akan semakin meluas.
“Target tahun ini, Baznas menargetkan Rp 280 milliar, dengan pengeluaran minimal harus 90 persen. Kami ingin sumbangkan pengurangan tingkat kemiskinan sebesar 1 persen,” ungkap Ketua Baznas Bambang Sudibyo saat ditemui usai acara penyerahan laporan keuangan di Kantor Baznas, Jakarta, Kamis (11/7).
Baznas akan menyalurkan bantuan dengan berbasis data yang komprehensif, ada 34 Baznas provinsi dan ada 515 Baznas kabupaten/kota, juga ada lembaga amil zakat (LAZ), semua bersinergi. Maka dari itu, penyaluran ini sebaiknya terkoordinir dengan baik berbasis data yang bagus.
“Kami dapat data ada 40 persen warga paling miskin di Indonesia. Mereka penghasilan di bawah rata-rata, berarti mereka mustahik dan mereka berhak menerima. Meskipun realitas di bawah garis kemiskinan tetap mengacu pada data BPS,” papar Bambang.
Badan Amil Zakat Nasional (Baznas) mendapat predikat "Wajar" pada laporan keuangan tahun 2018, yang diaudit oleh auditor independen Kantor Akuntan Publik (KAP) AR Utomo. Predikat ‘Wajar’ ini membuktikan pengelolaan dana zakat, infak dan sedekah yang dihimpun oleh Baznas dilakukan sesuai aturan yang berlaku.
Predikat terbaik ini juga untuk mendorong transparansi dan akuntabilitas untuk melayani masyarakat, terutama muzaki dan mustahik. Sementara itu, Direktur Kepatuhan dan Audit Internal Baznas, Mochammad Ichwan, mengatakan Baznas menyajikan laporan sesuai dengan Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) 109, yang menjadi standar akuntansi pengelolaan zakat di Indonesia.
Baznas berhasil mengumpulkan pemasukan sebesar Rp 208 milliar, dimana donasi kepada Baznas ini meningkat 33,76 persen di 2018. Baznas juga meraih predikat ‘Wajar’ dalam Laporan Keuangan 2018, dengan meraih nilai tertinggi.
Ikuti Whatsapp Channel Republika