REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Pemerintah Provinsi DKI Jakarta memindahkan ratusan pengungsi suaka politik yang sebelumnya mendirikan tenda di depan kantor Badan Komisi Tinggi PBB untuk Pengungsi (UNHCR) di Kebon Sirih, Jakarta Pusat, ke bekas gedung Kodim di Kalideres. Ratusan pengungsi dipindahkan dengan menggunakan enam bus Transjakarta.

"Tadinya kita mau (pindah) ke Islamic Center, tapi karena (jumlah pengungsi) makin lama makin banyak maka kita tempatkan di eks Kodim Jakarta Barat," kata Ketua DPRD DKI Jakarta Prasetyo Edi Marsudi saat ditemui di lokasi, Kamis (11/7).

Prasetyo juga menjelaskan bahwa pemerintah daerah akan membiayai makan dan minum serta menyediakan penampungan sementara selama sepekan. Adapun kelanjutan dari nasib mereka adalah tanggung jawab UNHCR.

"Kita yang tidak terlibat akhirnya melibatkan diri cuma karena kemanusiaan. Saya minta kepada UNHCR harus punya solusi yang konkret," ujarnya.

Ratusan pengungsi korban perang ini sebelumnya mengaku pindah dari Kalideres ke Kebon Sirih karena tidak mendapat kepastian dari UNHCR terkait proses suaka. Mereka lantas menanti kabar itu dengan mengelar unjuk rasa dan menginap di depan Menara Ravindo yang merupakan lokasi kantor UNHCR.

"Kami tidak ingin kembali ke negara kami, ratusan orang mati karena perang. Kami ingin ke Australia dan minta kejelasan proses suaka," kata Mohammed Mohsin, seorang pengungsi asal Afganistan.

Ikuti Whatsapp Channel Republika