REPUBLIKA.CO.ID, KUPANG -- Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengatakan bahwa kunjungan wisatawan ke Pulau Komodo, di Taman Nasional Komodo (TNK), di Manggarai Barat akan dibatasi. Pembatasan tersebut dilakukan dengan tujuan daerah itu menjadi kawasan konservasi.
"Kita ingin nanti misalnya Pulau Komodo betul-betul lebih ditujukan untuk konservasi sehingga turis di situ betul-betul kita batasi, ada kuota, bayarnya mahal. Kalau enggak mampu bayar enggak usah ke sana," katanya kepada wartawan di Pulau Komodo, Kamis (11/7).
Presiden Jokowi mengatakan jika ingin melihat Komodo wisatawan bisa berwisata ke pulau Rinca yang banyak Komodonya. Presiden juga mengisyaratkan Pulau Komodo akan dibuat lebih eksklusif, namun Pulau Rinca tidak. Tapi tetap ada kuotanya.
"Rinca tetap punya hitungan daya dukung, berapa turis yang datang. Enggak mungkin kita buka silakan, silakan, enggak ada seperti itu," ujar Presiden Jokowi seraya menambahkan, bahwa ini adalah taman nasional.
"Jadi urusan lingkungan juga harus menjadi kalkulasi, menjadi hitungan," kata Jokowi menambahkan.
Kepala Negara menargetkan semua pembenahan itu akan selesai maksimal dua-tiga tahun, karena ini pekerjaan berat. "Jadi saat bandaranya jadi, runway-nya jadi, hotel-hotel mulai jadi, di sini juga siap," ujarnya.
Rancangan besar itu lanjut Presiden, sebentar lagi akan dibuatkan Rapat Terbatas sehingga grand desainnya itu betul-betul sambung antara Labuan Bajo, Pulau Rinca, dan Pulau Komodo. Namun orang nomor satu di Indonesia itu mengatakan bahwa semua harus didesain dengan baik dan dikerjakan tidak parsial.
"Kita ini senangnya mengerjakan parsial, anggaran setahun Rp 200 juta, Rp500 juta, jadi mau buat apa gitu. Jadi betul-betul dirancang, uang sekali keluar tapi dirancang, direncanakan, dan betul-betul dari turun di bandara sampai ke tempat-tempat tujuan ini betul-betul kelihatan sambung semuanya kira-kira itu," papar Presiden Jokowi.
Saat ditanya apakah dengan demikian Taman Nasional Komodo akan ditetapkan sebagai Kawasan Ekonomi Khusus, Presiden Jokowi tegas mengatakan tidak perlu. "Tidak perlu ditetapkan sebagai kawasan ekonomi khusus. Yang penting adalah pembenahan kawasan ini dikerjakan dengan baik," ujarnya.
Ikuti Whatsapp Channel Republika