REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Wakil Presiden RI Jusuf Kalla menilai perlunya harmonisasi susunan menteri dalam kabinet pemerintah. Menurut JK, susunan kabinet menteri tidak cukup hanya mempertimbangkan latar belakang, tetapi juga profesional dan mencakup perwakilan wilayah, suku, dan agama.
"Jadi, tidak saja asal partai, ndak. harus ada harmonisasi baik dari harmoniasi antar wilayah dan suku, agama, politik, harmonsasi dalam tingkat kemampuan, profesionalisme. Itulah baru bisa terjadi suatu yang dapat didukung seluruh rakyat," ujar JK saat memberikan pengarahan peserta Program Pendidikan Singkat Atasan (PPSA) XXII di Istana Wakil Presiden, Jakarta, Kamis (11/7).
JK pun menyarankan agar dalam menyusun kabinet, dibuat pola pembagian antara menteri dari partai politik dan nonpartai. Menurutnya, setelah itu baru ditentukan menteri yang berasal dari partai.
"Berapa dari partai politik, berapa non partai artinya profesional, kan disusun dulu, ditentukan dulu," kata JK.
Selanjutnya, menurut JK, jatah menteri bagi partai politik disesuaikan dengan perolehan partai di DPR. "Sesuai dengan jumlah kursi di DPR supaya adil, tentu jangan yang kursinya sedikit mendapatkan lebih banyak kursi dibanding yang banyak kursinya, itu nanti kacau yang di dalam itu," kata JK.
Kemudiam, Ketua Umum Dewan Masjid Indonesia itu menilai pertimbangan memilih menteri selanjutnya dengan mengharmonisasikan anak bangsa di berbagai wilayah. Menurutnya, jangan hanya menteri cenderung diisi perwakilan menteri dari wilayah tertentu.
"Harus ada dari Aceh harus ada Sumatra Utara, harus ada menteri dari Sumatra Barat, harus dari Jabar, Jateng, ada Sulawesi. Kalau tidak, bangsa ini tidak harmonis," kata JK.
Karenanya, ia menilai tidak mudah untuk menyusun kabinet dengan mengakomodasi seluruh pihak. Namun, ia optimistis hal itu bisa dilakukan demi terjadinya harmonisasi dalam pemerintahan.
"Jadi tidak mudah juga menyusun kekuasaan nasional itu, karena harus diharmoniskan antara politiknya dan harus diharmoniskan antara wilayahnya dan diharmoniskan antar agama, diharmoniskan antara gender juga, banyak sekali pertimbangannya," katanya.
Ikuti Whatsapp Channel Republika