REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Dewan Transportasi Kota Jakarta (DTKJ) meminta Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI menyiapkan kebijakan setelah penerapan ganjil-genap untuk mengatasi kemacetan di ibu kota. Sebab, menurutnya, ganjil genap merupakan kebijakan untuk jangka pendek sebelum Pemprov memberlakukan kebijakan yang lebih signifikan membatasi penggunaan kendaraan pribadi.
"Mau tidak mau sebenarnya Jakarta itu menerapkan suatu pembatasan penggunaan kendaraan pribadi, dan sebenarnya dengan dibatasi penggunaan kendaraan pribadi mereka akan beralih ke angkutan umum," ujar Ketua DTKJ Iskandar Abubakar saat dihubungi Republika.co.id, Jumat (12/7).
Ia mengatakan, apabila Pemprov DKI akan menerapkan sistem ganjil-genap kendaraan roda empat maka harus dilakukan kajian secara menyeluruh. Kajian itu perlu mempertimbangkan dampak negatif dan efek positif dari pemberlakukan ganjil-genap di segala aspek.
Menurut dia, berdasarkan informasi dari Pemprov DKI, sekitar 17 persen angka kemacetan menurun usai penerapan ganjil genap saat Asian Games 2018 lalu selama 15 jam per harinya. Kemudian Pemprov DKI memperpanjang ganjil-genap di sejumlah ruas jalan Ibu Kota dengan skema empat jam pada pagi dan empat jam berlaku sore hari.
Kendati ada efek positif dari penerapan ganjil-genap tersebut, Iskandar meminta Pemprov DKI untuk melakukan kajian. Apabila ganjil genap diberlakukan untuk jangka panjang, hal apa yang bisa timbul dari kebijakan tersebut.
Dia mencontohkan, dampak negatif yang bisa timbul dari penerapan jangka panjang ganjil-genap ialah mendorong masyarakat untuk membeli mobil lainnya. Sehingga masyarakat bisa menyiasatinya dengan mengganti mobil agar tetap bisa menggunakan kendaraan pribadi pada tanggal ganjil maupun genap.
"Dengan adanya ganjil-genap yang jangka panjang maka orang akan berupaya untuk membeli kendaraan yang kedua itu kan negatif," kata Iskandar.
Iskandar menyebut, dari ganjil genap juga bisa mendorong pengguna kendaraan pribadi untuk beralih menggunakan angkutan umum. Meskipun hanya dilakukan pada saat hari di mana mereka tak bisa menggunakan kendaraan pribadinya.
Untuk itu, lanjut dia, sebenarnya Pemprov DKI harus membenahi sistem transportasi di ibu kota dengan menyediakan angkutan umum yang lebih baik. Hal itu mengingat pergerakan orang di Jakarta semakin meningkat sehingga membuat kemacetan semakin bertambah.
Jika tidak, menurutnya, hal itu akan berdampak juga pada berkurangnya kegiatan investasi di Jakarta. Iskandar mengatakan, seperti yang terjadi di London, saat kota sudah sangat ramai, maka orang akan memilih membuka usaha di tempat lain.
"Ini akan terjadi juga di Jakarta kalau sistem trafiknya terlalu macet, maka orang berpikir 'saya akan buka usaha di tempat lain'," kata Iskandar.
Ikuti Whatsapp Channel Republika