REPUBLIKA.CO.ID, YERUSALEM – Anggota parlemen Lebanon dari kelompok Hizbullah mengutuk sanksi Amerikat Serikat (AS) terhadap tiga pejabat dari kelompok tersebut. Sanksi tersebut tidak akan mengubah apapun sikap Hizbullah yang menolak kebijakan AS maupun pendudukan Israel.
Dilansir dari laman Arutz Sheva, Jumat (12/7), anggota parlemen Lebanon dari kelompok tersebut, menyampaikan bahwa mereka tidak dapat menerima sanksi tersebut karena menganggap kebijakan AS itu mencela kedaulatan dan moral.
"(Sanksi itu tidak akan) mengubah apapun keyakinan kami atau penolakan dan perlawanan kami terhadap pendudukan Israel dan terorisme, atau terhadap kebijakan Amerika," demikian pernyataan Parlemen Lebanon dari kelompok Hizbullah.
Kementerian Keuangan AS pada Selasa lalu menempatkan dua anggota Hizbullah yang duduk di Parlemen Libanon ke dalam daftar hitam sanksi. Ini menandai pertama kalinya Washington membidik politisi dari kalangan Hizbullah yang dituding mendukung organisasi teroris.
Kelompok tersebut dan sekutunya memperoleh lebih dari setengah kursi dari 128 anggota parlemen Lebanon dalam pemilihan yang berlangsung pada Mei 2018.
Dalam kabinet Lebanon yang baru dibentuk, yang diumumkan di awal tahun ini, Hizbullah telah menunjuk seorang menteri kesehatan dan dua jabatan lainnya.
Di sisi lain, para pejabat AS telah meminta pemerintahan baru di bawah Perdana Menteri Saad Hariri untuk memastikan kelompok itu tidak menerima dukungan dari sumber daya publik.
Pemimpin Hizbullah, Hassan Nasrallah diperkirakan akan membahas sanksi AS dalam sebuah wawancara pada Jumat (12/7) waktu setempat dengan TV Al Manar.
Tiga pejabat senior dari Hizbullah yang dikenakan sanksi oleh Kemenkeu AS, yakni Amin Sherri, Muhammad Raad, dan Wafiq Sada. Dua nama pertama adalah anggota parlemen Libanon.
Menteri Luar Negeri AS, Mike Pompeo, mengatakan sanksi itu adalah bagian dari upaya untuk menangkal "pengaruh korup" Hizbullah di Lebanon. Washington memgklasifikasi Hizbullah, gerakan militer dan politik Syiah yang bersenjata berat dan memiliki pengaruh kuat di Lebanon, sebagai organisasi teroris.
Ikuti Whatsapp Channel Republika