REPUBLIKA.CO.ID, DENPASAR -- Pemerintah menjadikan sektor pariwisata sebagai prioritas pembangunan ekonomi nasional. Target membangun "10 Bali Baru" sebagai magnet wisata internasional pun telah dicanangkan.
Untuk mendukung program prioritas tersebut, Kementerian Ketenagakerjaan terus menggencarkan jenis-jenis pelatihan vokasi di sektor pariwisata yang diselenggarakan Balai Latihan Kerja (BLK) di seluruh Indonesia. "Pariwisata ini kan prioritas nasional. Untuk itu, kejuruan pariwisata itu sarana-prasarananya akan terus kita tingkatkan dan jumlahnya pun kita genjot," kata Menteri Ketenagakerjaan, M Hanif Dhakiri.
Hanif mengatakan itu saat mengunjungi UPTD BLK Industri dan Pariwisata (BLK IP) di Denpasar, Bali Jumat (12/7) petang. Menaker Hanif mendukung program pelatihan pariwisata di BLK IP Bali yang telah memberikan dampak nyata terhadap pembangunan ketenagakerjaan.
Hal itu dapat dilihat dari prestasi Provinsi Bali yang saat ini tercatat sebagai daerah dengan angka pengangguran terendah. "BLK Bali ini fokus pada pelatihan vokasi sektor pariwisata. Pas dengan industri pariwisata yang terus bekembang di Pulau Dewata itu," terang Menaker.
Untuk masifikasi penciptaan SDM kompeten di sektor pariwisata, Menaker Hanif mendorong peningkatan kualitas dan kapasitas pelatihan vokasi. Baik yang diselenggarakan oleh pemerintah maupun swasta. "BLK dan LPK Swasta dievaluasi untuk memastikan kemampuannya dalam melakukan masifikasi pelatihan vokasi yang sesuai pasar kerja," jelas Menaker Hanif.
Direktur Bina Lembaga Pelatihan Kemnaker, Wiwit Windiana, menambahkan, Kemnaker terus mendorong Balai Latihan Kerja milik Pemda untuk meningkatkan kualitas dan aksesbilitas pelatihan. Adapun, salah satu cara meningkatkan kualitas pelatihan tersebut adalah revitalisasi pelatihan di BLK daerah. "Jadi sarana prasarana, program pelatihan, itu ditingkatkan kualitasnya sesuai dengan kebutuhan pasar kerja," kata Wiwit.
Untuk mendorong peningkatan pelatihan di daerah, Kemnaker sendiri terus memberikan bantuan program pelatihan kepada Pemda. Di Bali misalnya, Kemnaker memberikan bantuan pelatihan berupa paket-paket pelatihan.
Untuk meningkatkan aksesbilitas, Kemnaker juga mendorong Pemda untuk aktif menggandeng dunia industri dalam investasi SDM. "Karena kita ini kan ada 305 BLK, itu untuk cetak 1 juta tenaga kerja saja tidak cukup. Jadi harus ada dukungan dari pihak swasta dan dunia industri," jelas Wiwit.
Menteri Ketenagakerjaan M Hanif Dhakiri mengunjungi UPTD BLK Industri dan Pariwisata (BLK IP) di Denpasar, Bali Jumat (12/7) petang.
Sementara itu, Kepala Disnaker dan ESDM Provinsi Bali, Ida Bagus Ngurah Arda, menjelaskan, berdasarkan data BPS Per Februari 2019, dari 4,2 juta penduduk Provinsi Bali, sebanyak 2,5 juta penduduk telah bekerja. Masih tersisa TPT sebanyak 32.262 orang atau setara 1,19 persen. Angka tersebut menjadikan Provinsi Bali sebagai daerah dengan jumlah pengangguran terendah di Indonesia.
Capaian tersebut, ucap Ida Bagus, tak lepas dari program pelatihan yang dilakukan pemerintah dan dunia industri. "Ada juga pelatihan yang berbasis masyarakat yang kita lakukan di desa-desa. Jadi kita datang ke desa dengan instruktur kurang lebih (melatih selama) 1 bulan," ujarnya.
Pemda setempat juga terus menggalakkan bursa kerja (job fair) untuk mempertemukan pencari kerja dengan perusahaan. Baik yang dilakukan secara konvensional, online, maupun bursa kerja yang diselenggarakan di lembaga pendidikan.
Secara khsusus, Ida Bagus menilai pelatihan yang diselenggarakan di BLK tidak hanya efektif membantu masyarakat untuk masuk ke pasar kerja. Namun juga membantu masyarakat untuk berwirausaha. "Yang kita latih ini bukan semata-semata untuk kerja tapi juga menciptakan peluang kerja untuk mengangkat lingkungannya," paparnya.
Ikuti Whatsapp Channel Republika