REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Presiden dan wakil presiden terpilih Joko Widodo-Ma'ruf Amin menyampaikan visi pemerintahan ke depan. Pemaparan visi dilakukan di Sentul International Convention Center (SICC) pada Ahad (14/7).
Dalam kesempatan itu, Jokowi berjanji untuk menghubungkan pembangunan infrastruktur yang telah dibangun dalam periode pertama pemerintahannya agar bisa lebih bermanfaat.
Ia ingin mengoneksikan akses jalan tol, kereta api, pelabuhan dan bandara yang telah terbangun ke kawasan-kawasan produksi rakyat.
"Kita sambungkan dengan kawasan industri kecil, kawasan ekonomi khusus dan kawasan pariwisata. Kita juga harus menyambungkan infrastruktur besar dengan kawasan persawahan, kawasan perkebunan, dan tambak-tambak perikanan," kata Jokowi lagi.
Jokowi kemudian menyinggung perlunya penguatan sumber daya manusia (SDM) sebagai prioritas pembangunan di periode kedua pemerintahannya. Dia berpendapat, SDM merupakan kunci bagi perngembangan Indonesia ke depan.
Tak hanya pendidikan, dia juga menititikberatkan pembangunan SDM dengan menjamin kesehatan ibu hamil, kesehatan bayi, kesehatan balita hingga kesehatan anak usia sekolah. Menurutnya, hal tersebut merupakan usia emas untuk mencetak manusia Indonesia unggul ke depan.
"Itu harus dijaga betul. Jangan sampai ada stunting, kematian ibu, atau kematian bayi meningkat. Tugas besar kita di situ!" katanya.
Investasi juga menjadi fokus Jokowi dalam menjalankan pemerintahannya nanti bersama Ma'ruf Amin. Dia berencana untuk membuka pintu investasi seluas-luasnya yang akan diikuti dengan pertumbuhan lapangan pekerjaan bagi masyarakat.
Secara khusus, Jokowi akan menindak tegas oknum atau lembaga yang menghambat investasi tersebut. Dia mengaku tidak akan segan untuk menghajar apaoun yang menjadi hambatan-hambatan dalam investasi.
"Tidak ada lagi hambatan-hambatan investasi karena ini adalah kunci pembuka lapangan pekerjaan," katanya.
Dalam kesemlatan itu, Jokowi juga akan menjamin penggunaan APBN yang fokus dan tepat sasaran. Dia mengungkapkan, setiap rupiah yang keluar dari APBN harus dipastikan memiliki manfaat ekonomi dan meningkatkan kesejahteraan untuk masyarakat.
Ikuti Whatsapp Channel Republika