REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Wakil Ketua Umum PAN Bara Hasibuan mengatakan, PAN siap membantu Joko Widodo (Jokowi) dalam pemerintahan ke depan. Bara menilai, PAN siap mendukung 'Visi Indonesia' seperti yang disampaikan Jokowi dalam pidatonya di Sentul pada Ahad (14/7) malam.
Menurut Bara, pidato Jokowi menjadi panggilan aksi bagi PAN untuk berbuat nyata demi negara. "Kalau dibutuhkan Pak Jokowi kami siap bergabung untuk terlibat langsung dalam action tersebut untuk menjawab tantangan bangsa," kata Bara di Kompleks Parlemen RI, Jakarta, Senin (15/7).
Bara mengatakan, PAN memiliki nilai tawar dalam menjawab tantangan ideologis dan memperkuat nilai pancasila. Ancaman radikalisme yang nyata, kata ia, harus dihadapi. "PAN memiliki basis yang unik dan banyak yang memang dibutuhkan untuk menjawab tantangan tersebut," ujar dia
Adapun manifestasi dukungan bagi Jokowi menurut Bara bisa beragam. Dukungan bagi Jokowi itu menurut Bara bisa diberikan dalam bentuk menduduki pos pemerintahan, hingga posisi pimpinan DPR maupun MPR. "Tentu kita perlu tempat yang bisa bekerja nyata untuk bantu Jokowi. Apakah di pemerintahan, kabinet, atau di parlemen itu manifestasinya macam-macam," ujarnya.
Menurut Bara, keberadaan koalisi Prabowo - Sandi sudah berakhir. Posisi PAN saat ini tidak berada dalam kubu mana pun. Ia kembali menyebut bahwa sebagian besar Pimpinan PAN di Wilayah memberikan sinyal positif agar PAN merapat ke kubu Jokowi.
"Ada yang menyatakan terang-terangan bergabung dengan Pemerintahan Jokowi yang dinilai sebagai langkah yang realistis dan logis sebagai positioning PAN lima tahun ke depan," ujar Bara.
Bara mengakui, bila PAN benar bergabung, maka akan memerlukan komitmen baru mengingat PAN selama ini berada di kubu lawan Jokowi. Namun, ia menyatakan, hal tersebut bisa dibicarakan. Menurut dia, meski Jokowi menang, partai koalisinya tak bisa mengambil seluruh 'jatah'.
"Kami mengerti kebutuhan sekarang ini pak Jokowi sebagai pemenang dan partai koalisinya mempunyai sikap mereka tidak bisa winner take all bahwa dengan tantangan dan polalirasi yg sangat tajam ini perlu membangun pemerintahan yang inclusive goverment," ujar Bara.
Ikuti Whatsapp Channel Republika