REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Anggota Dewan Kehormatan Partai Amanat Nasional (PAN), Drajad Wibowo, mengklaim sebagian besar kader PAN sepakat dengan nasihat Ketua Dewan Kehormatan PAN, Amien Rais. Drajad menyebut, Amien Rais menginginkan PAN tetap berada di pihak oposisi.
Menurut Drajad, bahkan Ketua Umum PAN Zulkifli Hasan juga akan mendengar nasihat dari Amien Rais. "Bang Zul juga, insya Allah akan mengikuti nasihat Pak Amien," kata Drajad di Jalan Daksa I, Kebayoran Baru, Jakarta, Senin (15/7).
Drajad mengaku, begitu juga dengan 34 DPW PAN di seluruh Indonesia akan mendengarkan nasihat tersebut. Saat ini, kata Drajad, pihaknya sudah melakukan komunikasi dengan berbagai pihak terkait keinginan dari Amien Rais tersebut.
"Insya Allah lebih banyak yang ingin tetap di oposisi," ujar Drajad.
Wakil Ketua Umum PAN Hanafi Rais meminta semua pihak untuk menunggu keputusan resmi PAN terkait arah koalisi. Hanafi menilai, DPP PAN tetap akan mendengarkan nasihat dari mayoritas kader PAN, termasuk Amien Rais. Sikap fraksi itu bergantung pada DPP-nya. "Nanti DPP akan membuat sikap resmi," kata Hanafi, Senin.
Ditemui di lokasi terpisah, Sekretaris Jenderal PAN Eddy Soeparno mengungkapkan, terkait sikap PAN, hal itu akan diformalisasikan melalui Rapat Kerja Nasional (Rakernas) PAN yang rencanannya akan digelar akhir Juli mendatang. Ia pun memahami jika ada pandangan yang berbeda di internal PAN terkait arah koalisi.
"Jadi, ya masalah oposisi atau ber gabung (pemerintah) ya soal kita ada di mana saja, tapi yang paling penting rakyat itu merasakan manfaat keberadaan kita," kata Eddy.
Sebelumnya, Amien Rais memang berharap agar PAN dan sejumlah partai yang pernah mendukung Prabowo-Sandiaga tetap berada di oposisi. Menurut dia, lucu jika rekonsiliasi diwujudkan dalam bentuk bagi-bagi kursi. "Kalau demokrasi tanpa oposisi itu namanya demokrasi bohong-bohongan, jadi demokrasi bodong," kata Amien, dalam konferensi pers, di Jalan Daksa I Nomor 10, Kebayoran Baru, Jakarta, Senin.
Amien mengatakan, dirinya sepakat 1.000 persen jika rekonsiliasi diartikan sebagai upaya untuk menjaga keutuhan bangsa. Namun, menurutnya, rekonsiliasi tersebut jangan sampai diwujudkan sekadar bagi-bagi kursi.
Amien mengungkapkan, bagi- bagi kursi justru hanya akan menimbulkan aib bagi para politikus. Dikhawatirkan para politikus akan dianggap tidak memiliki kekuatan moral karena tidak berpegang pada disiplin partai.
Amien pun mengkritik jika nantinya parlemen hanya dicap sebagai jubir eksekutif. Menurut dia, jika itu terjadi, hal tersebut merupakan lonceng kematian bagi demokrasi.
Jadi, saya ingin mengatakan kita sikapi sesuatu yang amat kecil1lah masalah ini, jangan dibesar-besarkan seolah akan pecah, akan ada huru- hara. Itu jauh dari kamus bangsa Indonesia. "Kita sudah mengalami yang lebih dahsyat kita survive, apalagi Ini ecek-ecek lah," ujar Amien.
Tak hanya PAN yang menyatakan keinginannya untuk tetap bertahan di pihak oposisi. Anggota Dewan Majelis Syuro Partai Keadilan Sejahtera (PKS), Aboebakar Alhabsyi juga menyatakan bahwa PKS berkomitmen akan tetap bersama-sama mendampingi Prabowo dan Sandi dalam membangun bangsa dan negara.
Menurut Alhabsyi, PKS memiliki komitmen untuk tetap menjaga dinamika demokrasi agar tidak mati. "Oleh karena itu, pilihan sebagai oposisi adalah salah satu pilihan logis untuk menjaga fungsi check and balances dalam menjalankan pemerintahan," kata Alhabsyi dalam keterangan tertulis yang diterima Republika, Senin (15/7).
Apalagi, kata Alhabsyi, Prabowo-Sandi juga dianggap punya beban moral untuk mengawal aspirasi dari 68 juta suara yang diperolehnya pada Pemilihan Presiden (Pilpres) 2019 lalu. Selain itu, ia juga mengapresiasi pertemuan antara Prabowo dan Jokowi pada Sabtu lalu.
Bagi Alhabsyi, sikap yang diperlihatkan Prabowo tersebut menunjukkan bahwa Prabowo adalah seorang yang bersikap kesatria. "Beliau selalu mengedepankan kepentingan bangsa dan negara. Beliau tidak ingin persatuan dan kesatuan bangsa ini retak," ujarnya.
Meski demikian, Alhabsyi mengaku menghormati apa pun pilihan yang diambil Prabowo. Apalagi, Koalisi Indonesia Adil Makmur juga telah sudah dibubarkan sejak 28 Juni lalu. "Tentunya pascapembubaran tersebut, semua partai memiliki kebe basan untuk menentukan sikap dalam pemerintahan ke depan," kata Alhabsyi.
Dibutuhkan
Politisi Partai Demokrasi Indones ia Perjuangan (PDIP), Aria Bima, angkat bicara terkait pernyataan presiden terpilih Joko Widodo terkait kemuliaan oposisi. Dia mengatakan, oposisi menjadi fungsi check and balance dalam sebuah negara demokrasi.
"Oposisi itu adalah satu yang mulia karena oposisi juga berguna bagi pendukung 01 untuk mengawal janji-janjinya," kata Aria Bima di Jakarta, Senin (15/7).
Aria mengatakan, pernyataan Jokowi dalam pidatonya itu juga bisa diartikan bahwa negara memang membutuhkan oposisi yang kritis. Dia mengatakan, ini menyusul adanya kekhawatiran ketiadaan oposisi setelah pertemuan Jokowi-Prabowo beberapa waktu lalu.
Aria mengatakan, ada pihak yang menilai jika pertemuan Jokowi dan Pra bowo seakan memperlihatkan eksekutif yang selanjutnya ingin menciptakan oligarki pemerintahan. Dia mengatakan, masuknya Prabowo serta Gerindra ke dalam koalisi cen derung membentuk sesuatu yang tidak bisa dikritik.
"Jadi, itu saja yang ingin disampai kan bahwa Pak Jokowi bukan kemudian menginginkan pemerintahan yang tanpa oposisi karena hasil pertemuan kemarin hampir media sosial dan media mainstream onlinemenye butkan kekhawatiran terjadinya pemerintahan yang tanpa oposisi," kata Aria. (febrianto adi saputra/rizkyan adiyudha, ed:nora azizah)
Ikuti Whatsapp Channel Republika