Selasa 16 Jul 2019 13:39 WIB

Surat Jokowi Terkait Amnesti Baiq Nuril Dibahas Bamus DPR

Presiden Jokowi telah menyurati DPR meminta pertimbangan terkait amnesti Baiq Nuril.

Red: Andri Saubani
Terpidana kasus pelanggaran Undang-Undang Transaksi dan Informasi Elektronik (UU ITE), Baiq Nuril Maknun menyeka air mata saat menjawab pertanyaan wartawan pada Forum Legislasi bertema 'Baiq Nuril Ajukan Amnesti , DPR Setuju?' di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Rabu (10/7/2019).
Foto: Antara/Puspa Perwitasari
Terpidana kasus pelanggaran Undang-Undang Transaksi dan Informasi Elektronik (UU ITE), Baiq Nuril Maknun menyeka air mata saat menjawab pertanyaan wartawan pada Forum Legislasi bertema 'Baiq Nuril Ajukan Amnesti , DPR Setuju?' di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Rabu (10/7/2019).

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- DPR RI akan menggelar Rapat Badan Musyawarah (Bamus) untuk menindaklanjuti Surat Presiden Joko Widodo yang meminta pertimbangan DPR RI sebelum memberi amnesti kepada Baiq Nuril. Pada awal Rapat Paripurna DPR hari ini, Wakil Ketua DPR Agus Hermanto mengatakan, DPR menerima dua surat, surat pertama dari Presiden RI dengan nomor R-28/Pres/07/2019, hal permintaan pertimbangan.

"Nanti siang ada Rapat Bamus, nanti akan dibahas dalam Rapat Bamus tersebut," kata Agus dalam Rapat Paripurna DPR, di Kompleks Parlemen, Jakarta, Selasa (16/7).

Baca Juga

Hal itu dikatakan Agus setelah anggota Fraksi PDI Perjuangan Rieke Diah Pitaloka yang menanyakan surat presiden terkait permohonan permintaan pertimbangan amnesti untuk Baiq Nuril. Agus mengatakan, memang sudah ada Surat Presiden terkait permintaan pertimbangan pemberian amnesti untuk Baiq Nuril.

"Memang betul yang sudah saya baca permintaan pertimbangan di sini memang belum ditulis karena memang konsepnya belum ditulis. tapi yang benar adalah untuk Baiq Nuril," ujarnya.