REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Ketua Dewan Pengarah Tim Kampanye Nasional Jokowi-Ma'ruf, Jusuf Kalla, mengatakan, partai politik (parpol) koalisi dengan suara terbanyak di DPR RI pasti akan mendapat jumlah kursi menteri yang cukup di Kabinet Kerja Jilid II. JK menilai, wajar parpol koalisi saat ini berlomba mendapatkan banyak kursi menteri.

"Tentu partai yang mempunyai kursi yang besar juga tentu mendapat di kabinet yang memadai. Tapi kan tentu juga ada aturan-aturan dan kewajarannya," kata Wakil Presiden Jusuf Kalla di Kantor Wapres Jakarta, Selasa (16/7).

Dengan banyaknya lobi-lobi dari parpol kepada Presiden Jokowi terkait rencana penyusunan menteri di kabinet baru, JK mengatakan, hal itu wajar dilakukan. Karena itu, menurut JK, tujuan utama dalam politik adalah meraih kekuasaan.

"Jadi, memang tujuannya ikut pemilu, capek-capek berkampanye, itu untuk kekuasaan. Kalau pada ujungnya tidak mendapat kursi, ya dia tidak mencapai tujuannya," kata JK.

Sebelumnya, JK mengatakan, komposisi menteri di kabinet setidaknya harus terbagi rata dari kalangan parpol pendukung dan profesional. Bahkan, tidak sedikit tokoh dari kalangan partai politik adalah pelaku profesional.

Keberadaan perwakilan partai politik juga diperlukan di kabinet sebagai menteri, selain juga bekerja di balik kursi parlemen. "Wajar saja, di manapun terjadi itu. Kalau parpol itu, di samping mendukung di DPR, juga bekerja bersama di kabinet. Itu wajar saja," kata mantan ketua umum Partai Golkar itu.

Oleh karena itu, JK menilai, wajar jika Jokowi memberikan "jatah" posisi menteri kepada beberapa partai politik koalisi yang telah mendukungnya hingga memenangi Pilpres 2019.

Ikuti Whatsapp Channel Republika