REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Presiden Joko Widodo (Jokowi) meminta PT PLN (Persero) segera mengelola sampah listrik di berbagai daerah. Menurut Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil, Jokowi menginstruksikan agar PLN melaksanakan Peraturan Presiden terkait pengolahan sampah listrik ini.

Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 35 Tahun 2018 mengenai Percepatan Pembangunan Instalasi Pengolah Sampah Menjadi Energi Listrik Berbasis Teknologi Ramah Lingkungan ini telah ditandatangani Presiden Jokowi pada 12 April 2018.

Ridwan menjelaskan, selama ini pengelolaan sampah masih terkendala di PT PLN. Sebab, PT PLN masih melakukan pengkajian harga jual beli listrik sampah di setiap daerah.

"Pak Presiden mengingatkan sudah terlalu lama proses ini kok tidak ada progres. Ternyata kan harga beli di PLN itu di beberapa tempat masih dikaji-dikaji aja. Jadi presiden agak kurang berkenan," ujar Ridwan Kamil.

Menurut Ridwan, Presiden meminta PT PLN agar langsung melaksanakan pengelolaan sampah listrik sesuai dengan aturan. Berdasarkan perpres percepatan pembangunan instalasi pengolah sampah, harga jual beli listrik sampah yang menjadi acuan pun telah ditetapkan sebesar 13,3 sen dolar AS per kwh.

"Kan sudah ada Perpres, kalau sudah ada perpres kenapa harus dikaji-dikaji lagi. Di perpres sudah mengatakan harga belinya 13,3 sen dolar AS per kwh," ujar Ridwan.

Sekretaris Kabinet Pramono Anung menambahkan, salah satu hambatan dalam penanganan masalah sampah ini lantaran adanya perbedaan pendapat antara PLN dengan sejumlah daerah lokasi PLTSa. Karena itu, dalam ratas siang ini, Presiden meminta PT PLN agar perhitungan pengelolaan sampah listrik tak berdasarkan keuntungan saja.

"Jadi yang diminta ke PLN adalah perhitungan bukan berdasarkan keuntungan tapi dalam rangka pembersihan sampah di kota-kota yang ada," ucapnya.

Pramono menyebut, empat dari 12 kota telah siap mengoperasikan PLTSa seperti Surabaya, Bekasi, Solo, dan juga DKI Jakarta.

Sebelumnya saat membuka rapat terbatas perkembangan pembangunan pembangkit listrik tenaga sampah (PLTSa) di Kantor Presiden, Presiden Joko Widodo (Jokowi) menegur jajarannya karena masalah sampah selama ini tak tertangani dengan baik. Jokowi mengatakan, selama ini penanganan masalah sampah sudah sering kali dibahas. Namun hingga kini masalah tersebut belum dapat tertangani dengan baik.

"Rapat terbatas mengenai sampah ini sudah kita lakukan seinget saya sudah 6 kali sejak saya jadi walikota. Saya ngomong apa adanya. Urusan sampah ini juga sudah ingin kita selesaikan, ingin kita kerjakan," ujar Jokowi.

Ikuti Whatsapp Channel Republika