REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Ketua DPP PDI Perjuangan Andreas Hugo Pareira menyebut, Joko Widodo (Jokowi) selaku presiden terpilih tetap membutuhkan kubu oposisi dalam pemerintahannya. Menurut dia, Jokowi tetap membutuhkan mekanisme checks and balances untuk mengoreksi pemerintahannya.

"Ya saya kira apa yang disampaikan oleh Pak Jokowi itu sudah jelas bahwa dalam membangun suatu pemerintahan yang demokratis kita membutuhkan partai penyeimbang yang ada di Luar pemerintahan," kata Hugo di Kompleks Parlemen RI, Jakarta, Selasa (16/7).

Pernyataan Hugo merujuk pernyataan Jokowi dalam pidatonya di Sentul, Bogor pada Ahad (14/7) lalu. Hugo menyebut, partai yang ada di luar pemerintahan pun itu suatu kehormatan. Ia pun mengulas kiprah PDI Perjuangan 10 tahun sebagai oposisi sebelum masuk pemerintahan.

"Di situ kelihatan bahwa selama 10 tahun PDIP menjadi partai di luar pemerintahan pun ya rakyat tetap menghormati PDI Perjuangan. Dan akhirnya terbuktu bahwa rakyat kembali memilih PDI Perjuangan," kata Hugo.

Oleh karena itu, Hugo pun menyatakan, adanya partai di luar pemerintahan, sebagai penyeimbang merupakan suatu kebutuhan. Terlebih lagi, lanjut dia, tidak semua warga memilih Jokowi. Oleh karena itu, perlu penampung bagi massa yang tidak memilih Jokowi sebagai koreksi kebijakannya.

"Mereka membutuhkan bahwa ada kanalisasi suara untuk disampaikan kepada pemerintah. Nah, ketika ada perbedaan-perbedaan yang ada di masyarakat nah, di situlah fungsi penyeimbang untuk menyampaikan aspirasi dari mereka yang waktu itu tidak memilih pak Jokowi," ujar dia.

Hugo pun mendorong empat partai, Gerindra, PKS, Demokrat, dan PAN untuk tetap menjadi oposisi. Menurut dia, apa yang disampaikan Prabowo Subianto pada Sabtu (13/7) lalu setelah bertemu Jokowi sudah menunjukkan posisinya untuk melakukan kritik-kritik konstruktif bagu pemerintah.

"Itu kan adalah sinyal keinginan Partai Gerindra untuk di luar pemerintahan," ujar anggota Komisi I DPR RI itu.

Ikuti Whatsapp Channel Republika