REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Pemerintah mengubah prioritas penggunaan dana desa selama lima tahun ke depan. Dana desa tak lagi diutamakan untuk membangun infrastruktur, tetapi memberdayakan perekonomian warga desa. Salah satu tujuannya agar tingkat kemiskinan di perdesaan terus berkurang.
Kementerian Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi (Kemendes PDTT) menyatakan, ada empat program prioritas dana desa. Sekretaris Jenderal Kemendes PDTT Anwar Sanusi menjelaskan, semua program itu diharapkan dapat pula meningkatkan kontribusi desa terhadap perekonomian nasional. "Targetnya, perekonomian desa memiliki kontribusi sebesar 2 persen terhadap produk domestik bruto (PDB)," kata Anwar kepada Republika, Selasa (16/7).
Anwar menjelaskan, program prioritas pertama adalah mendorong perbaikan kualitas sumber daya manusia (SDM) perdesaan. Selama ini, kata dia, pemerintah berfokus pada perbaikan infrastruktur. Setelah infrastruktur terbangun, kompetensi warga desa harus meningkat agar dapat memanfaatkan pembangunan di wilayahnya.
Kemendes akan memberikan pelatihan keterampilan untuk masyarakat desa. "Pelatihan disesuaikan dengan kondisi setiap desa, contohnya pertanian," katanya.
Selain itu, Kemendes mendorong didirikannya industri pascapanen. Industri ini penting dibangun karena selama ini banyak masyarakat desa yang menjual produk hasil panen tanpa diolah. Padahal, produk olahan memiliki nilai tambah.
Keberadaan industri pascapanen bakal menyerap tenaga kerja di perdesaan dan meningkatkan pendapatan masyarakat. Jika pengangguran di desa berkurang dan pendapatan warga meningkat, akan ada semakin banyak masyarakat desa yang keluar dari garis kemiskinan.
Kemendes juga akan mendorong pemerintah daerah melakukan perbaikan konektivitas wilayah perdesaan dengan perkotaan sesuai arahan Presiden Joko Widodo. Perbaikan konektivitas, kata dia, termasuk dari sisi teknologi informasi (TI). Hal itu diharapkan dapat membuat masyarakat desa melekteknologi dan dapat melakukan jual beli dalam jaringan (daring).
Sedangkan, rekomendasi keempat, Kemendes meminta setiap desa memiliki produk unggulan dan memaksimalkan setiap potensi. Desa yang memiliki potensi pariwisata di anjurkan untuk mengembangkannya. "Kami menggandeng Kementerian Pariwisata untuk menciptakan desa wisata. Warga desa juga diarahkan menciptakan kerajinan unggulan," katanya.
Anwar berharap program dana desa semakin berkontribusi mengurangi kemiskinan, apalagi jumlah dana desa yang dikucurkan hingga lima tahun ke depan lebih besar dari sebelumnya, yaitu sekitar Rp 400 triliun.
Badan Pusat Statistik (BPS) sebelumnya mengumumkan, jumlah penduduk miskin di daerah perdesaan per Maret 2019 sebanyak 15,15 juta ji wa atau 12,85 persen. Jumlah tersebut turun 393.400 orang dari 15,54 juta orang pada September 2018. Presiden Jokowi saat rapat terbatas membahas Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) 2020 pada Senin (15/7) menginstruksikan para menteri agar RAPBN mampu mengurangi tingkat kemiskinan.
Warga melintas di jalan beton yang dibangun diantara bentangan sawah, dari program dana Desa di Kiarajangkung, Kabupaten Tasikmalaya, Jawa Barat, Kamis (22/3).
Pemberian bantuan sosial (bansos) akan tetap dimaksimalkan pemerintah untuk menekan angka kemiskinan. Kementerian Sosial (Kemensos) menargetkan, sebanyak 10 persen atau 1 juta keluarga penerima manfaat (KPM) bansos Program Keluarga Harapan (PKH) yang berjumlah total 10 juta KPM dapat tergraduasi atau keluar dari kemiskinan pada 2020.
"Kemensos juga terus melakukan berbagai upaya menurunkan angka kemiskinan, salah satunya adalah dengan mewujudkan target graduasi 1 juta KPM PKH pada 2020," kata Mensos Agus Gumiwang, kemarin.
Untuk mewujudkan target tersebut, Kemensos bakal memperkuat peran pendamping PKH melalui peningkatan kapasitas dan mutu SDM PKH. SDM PKH merupakan pelaksana PKH di lapangan yang terdiri atas pendamping PKH, koordinator kota, koordinator kabupaten, dan lainnya. "Peningkatan kualitas SDM PKH sudah menjadi keniscayaan untuk bisa membimbing KPM PKH agar semakin banyak yang tergraduasi," ujar dia.
Selain itu, Kemensos melakukan kerja sama dengan Kementerian Perindustrian untuk memberikan pelatihan kepada KPM PKH agar bisa berwirausaha, mulai dari pelatihan pengelasan hingga pengolahan kerajinan bambu serta makanan.
Direktur Riset Institute for Development of Economic and Finance Berly Martawardaya mengatakan, tingkat kemiskinan yang saat ini sudah satu digit akan semakin sulit untuk diturunkan. "Perlu terobosan baru," katanya.
Per Maret 2019, jumlah penduduk miskin Indonesia sebanyak 25,14 juta jiwa atau 9,41 persen dari total 260 juta penduduk Indonesia. Jumlah penduduk miskin berkurang 529,9 orang dibandingkan September 2018.
Ia mengapresiasi menurunnya tingkat kemiskinan. Namun, masih ada delapan provinsi dengan tingkat kemiskinan ab solut melebihi 1,5 kali dari tingkat kemiskinan nasional. Kedepalan provinsi itu adalah Aceh (15,3 persen), Bengkulu (15,2 persen), NTB (14,6 persen), NTT (21,1 persen), Gorontalo (15,5 persen), Maluku (17,7 persen), Papua (22,2 persen), dan Papua Barat (27,5 persen). "Hal tersebut harus jadi prioritas kerja pemerintah," kata dia. (rr laeny sulistyawati/adinda pryanka, ed:satria kartika yudha)
Ikuti Whatsapp Channel Republika