REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Kementerian Perhubungan menargetkan peraturan terkait pesawat tanpa awak atau drone bisa disusun, rampung, dan berlaku tahun ini. "Saya berharap sesegera mungkin tahun ini kita bisa tuntaskan," kata Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan Kementerian Sugihardjo di sela-sela Focus Group Discussion yang bertajuk 'Sinergitas Pengaturan Pengoperasian dan Pemantauan Drone di Indonesia', Rabu (17/7).
Sugihardjo merinci peraturan tersebut nantinya juga akan mengatur mulai dari perizinan, sertifikasi pilot drone hingga sanksi apabila terjadi pelanggaran. Pemerintah wajib mengantisipasi perkembangan pemanfaatan teknologi drone di Indonesia dengan menyusun regulasi seperti sertifikasi pilot drone, registrasi dan sertifikasi drone, ketentuan pengoperasian dan pengawasan drone, pengaturan dan pengawasan ruang udara dalam pengoperasian drone, perizinan pemanfaatan drone untuk angkutan udara, penyiapan prasarana/fasilitas pendukung pengoperasian drone di bandar udara, pengawasan keamanan penerbangan dalam pemanfaatan drone, serta ketentuan asuransi dalam pengoperasian drone.
Pemerintah sebetulnya telah menerbitkan beberapa regulasi untuk mengatur penggunaan drone di ruang udara Indonesia antara lain Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 180 Tahun 2015 tentang Pengendalian Pengoperasian sistem Pesawat Udara Tanpa Awak di Ruang Udara yang Dilayanj Indonesia dan CASR part 107 small unmanned aircraft system atau sistem pesawat tanpa awak.
"Kalau yang diatur dalam aturan yang ada, baik peraturan menteri masih sangat minimum, di dalam PM 180 yang diperbarui PM 47/ 2016 maupun PM 163 masih sangat minim, belum ada antisipasi drone dipakai untuk transportasi,â" katanya.
Pesawat tanpa awak sudah digunakan untuk mengangkut kargo serta di berbagai sektor, seperti di bidang pertanian untuk pemetaan penanaman, penyebaran pupuk. Kemudian di bidang pertambangan dan untuk penanggulangan bencana guna mendeteksi korban yang tidak terlihat, seperti gempa bumi.
Selain itu, Garuda Indonesia juga berencana mendatangkan 100 drone untuk angkutan kargo. "Dan kita belum mengaturnya. Kita nggak mau seperti misalnya angkutan online udah meluas baru pemerintah sibuk mengatur," katanya.
Dia mengatakan Kemenhub fokus pada keselamatan penerbangan mengingat banyak ditemukan drone yang memasuki wilayah ruang udara di bandara. Berdasarkan data Airnav Indonesia, pada 2018 terdapat pelanggaran penggunaan drone, dua kasus di Halim Perdanakusuma, satu di Balikpapan dan satu di Pangkal Pinang.
Untuk itu dia berharap peraturan bisa mengatur secara menyeluruh terkait penggunaan drone. "Harus klasterisasi, bagaimana klasifikasi pilot drone, terus bagaimana klasifikasi, artinya drone harus diregistrasi," katanya.
Namun, harus dilihat jenis dan klasifikasi drone dari segi ukuran, wilayah operasi dan tujuan penggunaan. "Ya harus, tentu kita lihat kategorinya, kan drone banyak, dari harga mainan Rp 100 ribu sampai puluhan juta," katanya.
Sugihardjo mengatakan telah melakukan survei di Australia, Austria dan AS terkait peraturan penggunaan drone. Dalam kesempatan sama, Atase Perhubungan Washington, Amerika Serikat Saptandri menjelaskan di AS drone dibagi menjadi tiga klasifikasi, drone untuk rekreasional, komersial dan pertahanan dan keamanan.
"Itu bisa dijadikan referensi, termasuk untuk sanksi, mereka sangat tegas, dendanya sangat mahal sehingga membuat respek dan mematuhi aturan tersebut," katanya.
Ikuti Whatsapp Channel Republika