REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Anggota Badan Komunikasi Partai Gerindra Andre Rosiade mengatakan, Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto akan rutin bertemu dengan Presiden terpilih Joko Widodo. Meski akan kembali bertemu, namun bukan berarti Gerindra pasti bergabung dalam pemerintahan Jokowi.
"Satu pertemuan seremonial tidak cukup menurunkan tensi polarisasi, harus ada pertemuan lanjutan dan jadi patokan bagi pendukung," kata Andre di Kompleks Parlemen, Jakarta, Rabu (17/7).
Andre mengatakan pertemuan Jokowi-Prabowo pada Sabtu (13/7), menyepakati adanya pertemuan lanjutan kedua dan ketiga. Menurutnya, dengan bertemu rutin 2 hingga 3 kali tersebut sebelum pelantikan Presiden terpilih, diharapkan dapat meredam polarisasi di akar rumput.
"Memang akan ada pertemuan lanjutan, apakah di Hambalang atau dimana, saya belum tahu. Namun kopi Hambalang memang legendaris, saya merekomendasikan itu," ujarnya.
Selain itu dia mengatakan, pertemuan lanjutan itu akan membahas seperti misalnya Jokowi bertanya kepada Prabowo apa masukannya, dan akan disampaikan program Indonesia maju, Indonesia bangkit untuk menuju Indonesia adil dan makmur. "Kalau Jokowi bisa mengadopsi mengambil, dan memasukkan program kami adalah bagus. Prabowo menyampaikan di kampanyenya bahwa dalam 100 hari akan turunkan harga listrik, harga daging sehingga kalau diadopsi Jokowi, menjadi hal baik," ujarnya.
Andre mengatakan, mengadopsi visi-misi dan program, tidak mengharuskan Gerindra masuk dalam kabinet namun bisa dengan bertemu dan berdiskusi mengenai ide-ide yang baik. Dia mengaku sangat miris ketika ada pihak yang memfitnah Prabowo dan Gerindra bahwa pertemuan Jokowi-Prabowo dilakukan karena ada iming-iming jabatan.
"Saya tegaskan bahwa di 2009-2014 Prabowo ditawari SBY masuk kabinet namun tidak kami terima, 2014-2019 ditawari Jokowi masuk kabinet namun tidak kami ambil," kata Andre.
Karena itu menurut dia, untuk kepentingan bangsa dan negara Prabowo bertemu Jokowi lalu dituduh mendapatkan iming-iming jabatan, itu tidak tepat. "Gerindra selama 10 tahun menjadi oposisi, baru kami yang menjadi partai paling lama di luar pemerintahan," ujarnya.
Ikuti Whatsapp Channel Republika