REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Rumah Susun Sewa (Rusunawa) KS. Tubun Tanah Abang yang terletak di Jalan KS.Tubun, Kelurahan Kota Bambu Selatan, Kecamatan Palmerah, Jakarta Barat akan ditargetkan selesai dan siap dihuni pada Agustus. Namun, harga hunian untuk satu bulan sebesar Rp 1,5 juta masih terbilang mahal bagi warga.
Kepala Bidang Pembinaan, Penertiban, dan Peran Serta Masyarakat Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman (Disperkim) DKI Jakarta, Meli Budiastuti, mengatakan, Rusunawa KS Tubun Rusun targetnya akan selesai pada Agustus. Untuk saat ini masih proses verifikasi terkait dokumen persyaratan para calon penghuni.
“Kami sudah melakukan pengundian gelombang pertama dua minggu yang lalu. Namun, nanti kami juga adakan gelombang kedua. Jumlah hunian di KS Tubun ada 524 unit. Saat ini baru ada 270 hunian yang akan diisi para calon penghuni,” kata Meli kepada Republika, Rabu (17/7).
Kemudian, kata dia, penetapan calon para penghuni Rusunawa KS Tubun harus lolos seleksi sesuai Peraturan Gubernur nomor 111 tahun 2014 tentang Mekanisme Penghunian Rumah Susun Sederhana. Salah satu persyaratannya, warga DKI Jakarta, tidak memiliki kendaraan roda empat, serta surat keterangan bebas narkoba.
Meli melanjutkan saat para calon penghuni lulus verifikasi dan sudah melengkapi semua dokumen akan dilakukan penandatanganan surat perjanjian sewa pada Agustus 2019. Setelah itu, akan serah terima kunci hunian.
Lalu, terkait warga yang keberatan dengan harga Rusunawa KS. Tubun yang terbilang mahal. Meli menegaskan Rusunawa KS Tubun tempatnya strategis dan di pusat kota. Tidak hanya itu, Rusunawa KS. Tubun ini juga dilengkapi lift dan berbentuk tower.
“Ya tidak bisa dibandingkan dengan rusun yang hanya Rp 300 ribu per bulan. Apalagi sasaran kami kan memang pedagang Tanah Abang. Kalau rusun di Cakung memang tarifnya Rp 610 ribu. Kalau disini beda satu bulan Rp 1 juta 500 ribu. Bisa dilihat dengan lokasi serta fasilitasnya,” ujar dia.
Meli menjelaskan memang nantinya Rp 4 juta 500 ribu akan diendapkan di Bank DKI sebagai jaminan. Jika para calon penghuni telat bayar dan melewati masa tenggang. Biaya yang diendapkan itu bisa mengganti uang sewa yang tidak dibayar. Bahkan, bisa terancam pengosongan secara paksa jika tidak bayar sewa.
Meli mengaku 11 Rusunawa lainnya dikurangi tarif sewanya hingga 50 persen. Namun, hanya di KS Tubun yang dikurangi sebesar 1,75 persen karena lokasinya yang berada di pusat perekonomian. Sedangkan 11 Rusunawa lainnya tidak strategis bahkan jauh dari pusat kota.
Tarif sewa Rusunawa KS Tubun dan rusunawa lainnya ditetapkan dalam Peraturan Gubernur Nomor 55 Tahun 2018 tentang Penyesuaian Tarif Retribusi Pelayanan Perumahan juncto Peraturan Gubernur Nomor 29 Tahun 2019.
Meli menambahkan pada Agustus nanti akan serentak peresmian 11 Rusunawa di DKI Jakarta termasuk Rusunawa KS.Tubun. Saat ini ada 3.000 pemohon di 12 Rusunawa. Masih ada juga unit yang kosong. Jadi, warga yang ingin tinggal di Rusunawa masih ada kuotanya.
Salah satu warga Gang Prihatin RT 10/RW 01 yang berdekatan dengan rusun, Bude Desni (40 tahun), mengatakan, rusunawa tersebut sudah dibiarkan selama dua tahun. Pada 2017, rusun tersebut sudah selesai dibangun. Namun, belum ada tanda untuk ditempati warga.
Desni mengaku tidak berminat untuk tinggal di Rusunawa. Sebab, harganya yang mahal membuat Desni tidak sanggup untuk bayar setiap bulannya. Ia menambahkan jika tinggal di rusunawa tersebut harus membayar uang jaminan Rp 4.500.000 serta setiap bulannya membayar Rp 1.500.000.
Desni melanjutkan saat ini hanya bisa mengontrak di rumahnya yang seharga Rp 700 ribu per bulan. Ia yakin nantinya jika di rusun ada biaya yang tidak terduga untuk dikeluarkan setiap bulan.
“Pasti ada biaya kebersihan, keamanan, belum listriknya. Pasti Rp 2 juta lah per bulan. Uang dari mana. Saya juga nanti dagang dimana? ini saja warung kecil-kecilan. Kalau tinggal di sana nyewa ruko lagi. Tambah deh biayanya,” ujar dia.
Ikuti Whatsapp Channel Republika