REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA – Sejumlah negara Arab di Timur Tengah mendukung kebijakan Pemerintah Cina atas orang-orang Uighur di Provinsi Xinjiang.
Wakil Ketua Umum Pimpinan Pusat Persatuan Islam (Persis), Ustaz Jeje Zaenudin sangat menyayangkan dukungan negara-negara Arab terhadap kebijakan Cina atas Muslim Uighur di Xinjiang.
Dukungan seperti itu, menurut Ustaz Jeje, tidaklah bijak bahkan sangat naif. Sebab jelas seperti melegitimasi pelanggaran hak-hak dasar warga negara Muslim yang dilakukan Pemerintah Cina yang komunis. "Sementara negara-negara Barat sendiri menduga kuat terjadi pelanggaran HAM (hak asasi manusia) di Xinjiang," kata Ustaz Jeje kepada Republika.co.id, Rabu (17/7).
Menurutnya, dukungan resmi dan terang-terangan dari negara-negara Arab terhadap program deradikalisasi Cina terhadap Muslim Uighur pasti melukai perasaan sebagian besar umat Islam dunia. Sebab umat Islam banyak mendapat informasi tentang kekejaman dan pelanggaran HAM Pemerintah Cina terhadap Muslim Uighur di Xinjiang.
"Oleh sebab itu saya berharap pemerintah Indonesia tidak ikut larut dalam manuver negara-negara Arab, banyak tokoh Uighur yang datang ke Indonesia dan menceritakan pengalaman langsung mereka atas kekejaman Pemerintah Cina terhadap rakyat Muslim Xinjiang, patut untuk didengar dan dipertimbangkan sebagai informasi penyeimbang dari berita sepihak Pemerintah China," ujarnya.
Dewan Dakwah Islamiyah Indonesia (DDII) juga menyesalkan dukungan negara-negara Islam terhadap Cina dan berpesan kepada Pemerintah Indonesia agar jangan ikut-ikut mendukung Cina. Menurut informasi yang didapat DDII, Muslim Uighur mendapat tekanan dan tidak dibiarkan bebas melaksanakan ibadah.
Ketua Umum DDII, KH Mohammad Siddik, mengatakan apa yang terjadi di Xinjiang adalah pelanggaran HAM karena orang-orang tidak bisa menjalankan ibadahnya dengan bebas. "Kami DDII menyesalkan beberapa negeri Islam menyatakan setuju atau mendukung kebijakan Pemerintah Cina di Uighur sebelum mereka mengadakan investigasi yang independen, tidak dibimbing Pemerintah Cina (saat investigasi)," ujarnya.
Sebelumnya Majelis Ulama Indonesia (MUI) bersama ormas-ormas Islam telah memenuhi undangan Pemerintah Cina untuk melihat kamp-kamp vokasi di Xinjiang. Berdasarkan kunjungan tersebut MUI mengetahui bahwa berdasarkan konstitusi Cina, agama dianggap sebagai persoalan individu dan tidak diperbolehkan mengatur urusan pemerintah.
Konstitusi juga mengatur untuk memisahkan agama dari ruang publik. Sehingga orang beragama apapun tidak bisa melaksanakan ibadah saat berada di ruang publik. Orang-orang Uighur di kamp vokasi dan yang sedang bekerja tidak bisa melaksanakan ibadah karena sedang berada di ruang publik.
Sebelumnya diberitakan juga bahwa Arab Saudi, Rusia dan 35 negara lainnya telah menulis surat kepada Dewan HAM PBB yang menyatakan mendukung kebijakan Cina di Provinsi Xinjiang.
Selain Arab Saudi dan Rusia, surat yang berhasil dilihat Reuters itu turut ditandatangani duta besar dari Korea Utara, Venezuela, Kuba, Belarus, Myanmar, Filipina, Suriah, Pakistan, Oman, Kuwait, Qatar, Uni Emirat Arab, Bahrain, dan sejumlah negara Afrika.
Dalam surat itu dikatakan keamanan telah kembali ke Xinjiang. HAM orang-orang dari semua kelompok etnis di sana pun telah dilindungi. Mereka mengapresiasi Cina dalam menangani isu terorisme di Xinjiang.
"Menghadapi tantangan besar terorisme dan ekstremisme, Cina telah melakukan serangkaian tindakan antiterorisme dan deradikalisasi di Xinjiang, termasuk mendirikan pusat-pusat pendidikan dan pelatihan kejuruan," kata surat itu.
Ikuti Whatsapp Channel Republika