REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Anggota Komisi A DPRD DKI Jakarta, Gembong Warsono menyayangkan instalasi bambu Getah-Getih di kawasan Bundaran Hotel Indonesia (HI), Jakarta Pusat sudah dibongkar. Menurutnya, anggaran yang digunakan sebesar Rp 550 juta terasa mubazir karena karya bambu itu tak bertahan lama.
"Yang pertama mubazir, yang kedua dulu kan pernah kami pertanyakan katanya kan tahan lama. Karena ada dia punya alat untuk biar membuat bambu tahan lama gitu loh," ujar Ketua Fraksi PDIP DPRD DKI Jakarta itu, Kamis (18/7).
Getah-Getih memang sengaja dibuat dan dipajang di kawasan Bundaran HI untuk menyambut perhelatan Asian Games yang berlangsung pada Agustus 2018 lalu. Gembong mengatakan, mulanya DPRD menyetujui anggaran untuk karya seni itu dan mengapresiasinya.
Namun, ia heran karena pada Rabu (17/7) malam, Getah-Getih sudah dibongkar. Menurutnya, fakta itu tak sesuai dengan yang disampaikan beberapa waktu lalu jika Getah-Getih bisa bertahan lama.
Untuk itu, Gembong menekankan, agar Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta menggunakan anggaran lebih berhati-hati lagi. Ia selaku anggota dewan mengapresiasi sikap gubernur untuk menghidupkan kreativitas seni di Ibu Kota, tetapi harus proporsianal di segala aspek.
"Seniman perlu diapresiasi, diberikan ruang juga. Cuma dalam pemilihan konten faktor utama bagi Pak Gubernur untuk bisa menampilkan ya betul-betul baik itu saja," tutur dia.
Sementara, Sekretaris Komisi A Syarif mengatakan, belum mengetahui asal dana yang digunakan untuk membiayai instalasi Getah-Getih sekitar Rp 550 juta. Dana itu bisa saja digelontorkan dari angaran pendapatan belanja daerah (APBD) DKI Jakarta atau dana tanggung jawab sosial perusahaan (CSR) melalui BUMD DKI.
Ia menjelaskan, jika dana itu bersumber dari APBD maka pihak perencana harus bertanggung jawab terhadap penggunaan anggaran itu. Ia akan mengkritik dana setengah miliar yang hanya digunakan kurang dari satu tahun.
"Pihak perencana harus bertanggung jawab tentang penggunaan anggaran itu kenapa sebelum setahun sudah dibongkar dikatakan mubazir saya kritik," kata Syarif.
Namun, kalau anggaran itu berasal dari CSR, hal itu tergantung dari perusahaan pemberinya apakah keberatan atau tidak terhadap hasilnya yang belum satu tahun sudah dibongkar. Sebab, kata Syarif, jika dari CSR tak ada audit, sedangkan APBD ada audit dan bisa menjadi masalah di kemudian hari terhadap perencanaan itu.
"Perencanaan itu harus diklarifikasi itu benda apa gunanya apa, yang mengusulkan pertama kali siapa," kata dia.
Ia mengatakan, tak mengomentari perihal karya seninya melainkan anggaran yang digunakan. Syarif pun meminta pihak yang merencanakan hal itu bertanggung jawab dan menjelaskannya kepada publik, agar semua masalah tidak dibebankan kepada gubernur.
"Meminta yang merencanakan itu bertanggung jawab menjelaskan kepada publik, jangan semua masalah ditimpahkan kepada gubernur ya kan," tutur dia menambahkan.
Ikuti Whatsapp Channel Republika