REPUBLIKA.CO.ID, WASHINGTON -- Pemerintahan Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump berencana untuk melakukan pendekatan berbeda terhadap kelompok negara-negara G-7. Wakil Asisten Presiden Trump untuk Urusan Ekonomi Internasional, Kelly Ann Shaw mengatakan, Gedung Putih memandang kelompok G-7 telah dibebani dengan terlalu banyak masalah yang berbeda.
"Ada harapan bahwa mereka (kelompok negara G-7) akan terus tumbuh dan mengatasi masalah yang semakin banyak. Namun, mereka tidak benar-benar dirancang untuk itu," ujar Shaw yang berbicara dalam sebuah diskusi di Pusat Studi Strategis dan Internasional.
Shaw mengatakan, pemerintahan Trump sedang meninjau perubahan apa yang dapat dilakukan dalam kelompok G-7. Shaw yang juga menjabat sebagai wakil direktur Dewan Ekonomi Nasional mengatakan, kelompok G-7 perlu lebih fokus dalam menyelesaikan isu-isu.
"G-7 dan G-20 harus lebih fokus dalam mengatasi hal-hal yang ingin mereka atasi," kata Shaw.
Shaw menampik bahwa gagasan pendekatan baru tersebut merupakan upaya administrasi Trump untuk menjauhkan diri dari G-7 dan G-20. Shaw mengatakan, kelompok-kelompok tersebut justru berfungsi dengan baik, karena mereka tidak memiliki staf yang besar dan sekretariat yang permanen.
G-7 merupakan tujuh kelompok negara maju terbesar di dunia yang anggotanya terdiri atas AS, Inggris, Prancis, Jerman, Italia, Jepang, dan Kanada. Prancis akan menjadi tuan rumah dalam pertemuan puncak kelompok negara G-7 pada Agustus mendatang.
Dalam pertemuan puncak di Kanada pada 2018, Trump dan sebagian pemimpin G-7 lainnya telah melangkah menuju perseteruan. Selama pelaksanaan Konferensi Tingkat Tinggi (KTT), Trump mencicit keluhannya lewat Twitter pribadi tentang Perdana Menteri Kanada Justin Trudeau dan Presiden Prancis Emmanuel Macron yang "membuat naik darah".
Trump menyatakan kedua pemimpin negara tersebut menolak untuk mengambil langkah dalam posisi perdagangan dengan AS. Selain itu, Trump sempat menginstruksikan para pejabatnya agar tidak mendukung komunike bersama.
