REPUBLIKA.CO.ID, BEIJING -- Pemerintah Cina menyesalkan dan menentang pertemuan Presiden AS Donald Trump dengan sejumlah warga etnis Uighur di Gedung Putih, Kamis (18/7) waktu AS. Pertemuan ini diinisiasi oleh Pemerintah AS yang mengundang puluhan warga Uighur, termasuk yang mengaku dianiaya Pemerintah Cina.

Juru Bicara Kementerian Luar Negeri Cina Lu Kang berdalih, Cina tidak pernah melakukan penganiayaan agama dan menjunjung tinggi kebebasan bergama sesuai hukum. Pernyataan tersebut dilontarkan dalam jumpa pers yang digelar di Beijing, Kamis (18/7) kemarin.

"Kami menyesalkan dan sangat menentang itu. Kami mendesak AS untuk melihat kebijakan agama Cina dan kebebasan beragama secara adil," kata Lu Kang, seperti dikutip dari laman resmi Kementerian Luar Negeri Cina, Jumat (19/17).

Lu Kang menegaskan, tidak ada penganiayaan agama di Cina seperti yang dituduhkan dunia. Orang-orang Cina yang bertemu Trump, Kang mengklaim, merupakan anggota sekte Falun Gong yang dicap sebagai sekte sesat di Cina. "Ia (AS) harus berhenti menggunakan agama sebagai dalih mencampuri urusan dalam negeri negara lain," ujar dia.

Donald Trump melakukan pertemuan bersama 27 korban penganiayaan atas nama agama dari sejumlah negara di Gedung Putih, Rabu (18/7). Sebanyak empat orang di antaranya berasal dari Cina yang merupakan etnis Muslim Uighur di Provinsi Xinjiang.

Dilansir dari Reuters, Jumat (19/7), pertemuan tersebut digelar sesuai prinsip kebijakan luar negeri AS yang menganut kebebasan beragama. Pertemuan tersebut juga menjadi bagian dari konferensi yang digelar oleh Kementerian Luar Negeri. Konferensi tersebut turut dihadiri Wakil Presiden AS Mike Pence dan Sekretaris Negara Mike Pompeo.

Salah satu Muslim Uighur yang hadir dalam pertemuan tersebut bernama Jewher Ilham. Kepada Trump, Ilham bercerita, Pemerintah Cina menjatuhkan hukum penjara seumur hidup terhadap ayahnya pada 2014 silam. Ayah Ilham merupakan seorang profesor ekonomi sekaligus advokat hak-hak asasi manusia bagi Uighur.

Selain bertemu dengan etnis Uighur, Trump juga bertemu dengan korban penganiayaan atas nama agama dari Myanmar, Turki, Korea Utara, dan Iran. Selain Jewher Ilham, ada juga seorang praktisi Falun Gong bernama Yuhua Zhang, seorang Buddha dari Tibet Nyima Lhamo, serta seorang Kristen Manping Ouyang.

Sekretaris Negara AS Mike Pompeo dalam konferensi Kementerian Luar Negeri AS di Washington, Kamis (18/7) waktu setempat, menyebut Cina menjadi salah satu negara dengan krisis hak asasi manusia (HAM) pada zaman ini. "Itu benar-benar noda abad ini," kata Pompeo seperti dilansir dari VOA, Jumat (19/7).

Pompeo juga menuduh Pemerintah Cina mengintimidasi negara-neara di dunia agar tidak menghadiri konferensi yang digelar AS tersebut. Ia mengatakan, AS telah mencatat negara-negara yang tunduk pada Cina menantang semua negara yang untuk berani membela Cina atas masalah Uighur tersebut.

Pada awal pekan ini, ia mengatakan, konferensi yang digelar selama tiga hari dan berakhir pada Kamis (18/7) itu akan dihadiri lebih dari 100 negara di dunia. Namun, Kementerian Luar Negeri AS menyebut target kehadiran konferensi itu tidak tercapai. "Kami tahu Pemerintah Cina memanggil negara-negara secara khusus untuk mencegah partisipasi konferensi," kata Pompeo.

Bersamaan dengan sikap terbaru AS tersebut, Arab Saudi angkat suara tentang surat yang diserahkan kepada Dewan Hak Asasi Manusia (HAM) PBB pekan lalu. Dalam surat itu, Saudi, bersama 36 negara lain, disebut menyatakan dukungan atas kebijakan yang diambil RRC di Xinjiang.

Pagar penjagaan di kamp penahanan, yang secara resmi disebut pusat pendidikan keterampilan di Xinjiang untuk Muslim Uighur.

Duta Besar Saudi untuk PBB Abdallah Al-Mouallimi mengklaim, surat itu sedianya hanya berbicara tentang pekerjaan pembangunan di Cina. “Hanya itu yang dibicarakan. Surat tersebut tak membahas hal lain,” katanya kepada awak media di New York, AS, Kamis (18/7).

Al-Mouallimi tak secara tegas menyatakan apakah surat tersebut turut menyinggung tentang Xinjiang. “Apa yang kami katakan dalam surat itu adalah kami mendukung kebijakan pembangunan Cina yang telah mengangkat orang keluar dari kemiskinan,” ujarnya.

Sebanyak 37 duta besar untuk PBB diketahui telah menandatangani sebuah surat dan dikirim ke Dewan HAM PBB yang bermarkas di Jenewa, Swiss. Dalam surat itu, 37 negara menyatakan mendukung kebijakan antiterorisme dan deradikalisasi RRC di provinsi yang ditinggali oleh mayoritas Muslim tersebut. Dalam surat itu pun dikatakan bahwa keamanan telah kembali ke Xinjiang dan masyarakat di sana menikmati kebahagiaan dan keamanan yang lebih kuat.

Negara-negara yang menandatangani surat dukungan untuk China meliputi Aljazair, Angola, Bahrain, Belarusia, Bolivia, Burkina Faso, Burundi, Kamboja, Kamerun, Kepulauan Komoro, Pakistan, Kuba, Republik Demokrat Kongo, Mesir, Eritrea, Gabon, Kuwait, Laos, Myanmar, Nigeria, Korea Utara, Oman, Pakistan, Filipina, Qatar, Rusia, Arab Saudi, Somalia, Sudan Selatan, Sudan, Suriah, Tajikistan, Togo, Turkmenistan, Uni Emirat Arab, Venezuela, dan Zimbabwe.

Surat itu dilayangkan tak lama setelah 22 negara mengecam kebijakan China di Xinjiang dan meminta pembebasan para “tahanan” di pusat reedukasi di Xinjiang. Surat kecaman itu ditandatangani oleh duta besar dari Australia, Austria, Belgia, Kanada, Denmark, Estonia, Finlandia, Prancis, Jerman, Islandia, Irlandia, Jepang, Latvia, Lituania, Luksemburg, Belanda, Selandia Baru, Norwegia, Spanyol, Swedia, Swiss, dan Kerajaan Inggris. n dedy darmawan nasution/kamran dikarma/reuters, ed: fitriyan zamzami

Ikuti Whatsapp Channel Republika