REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Ketua DPP Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Jazilul Fawaid menganggap aneh jika Ketua Dewan Kehormatan Partai Amanat Nasional (PAN) Amien Rais memberikan sejumlah syarat rekonsiliasi.  Pasalnya partai-partai yang tergabung di dalam Koalisi Indonesia Kerja (KIK) sejak awal tak pernah mempersyaratkan bagi-bagi kursi.

"PKB, Nasdem, PDIP, Golkar atau semua partai yang tergabung (KIK) itu tidak mempersyaratkan bagi-bagi kursi, ini aneh tamu baru datang itu malah ngatur-ngatur," ujar Jazilul di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (22/7).

Ia pun menyayangkan jika rekonsiliasi disamakan dengan politik dagang sapi. Menurutnya rekonsiliasi adalah  bersama-sama membangun negara baik di dalam maupun di luar.

"Kalau kemudian mempersyaratkan ini itu saya yakin Pak Jokowi dengan partai-partai koalisi akan keberatan dengan cara itu, karena dalam koalisi sendiri nggak pernah itu apa namanya berkoalisi dengan cara bagi-bagi kursi," katanya.

Ia pun menyambut baik jika Amien memutuskan untuk menjadi oposisi apabila usulan tersebut tidak ditanggapi Jokowi. Menurutnya hal itu bagus lantaran oposisi juga mulia.

"Oposisi itu bukan tidak memberikan kontribusi, memberikan kontribusi kepada pemerintah di luar pemerintahan itu namanya oposisi," ucapnya.

Sebelumnya Amien menyampaikan soal pembagian porsi 55-45 di pemerintahan Jokowi sebagai syarat rekosiliasi. Angka tersebut berdasarkan hasil penghitungan Komisi Pemilihan Umum (KPU).

"Saya bilang kalau mau rekonsiliasi tentukan dulu platformnya, mau diapakan Indonesia ini? Prabowo sudah bicara di mana-mana pentingnya kedaulatan pangan, energi, tanah, air, dan lain-lain. Kalau itu disepakati, misalnya disepakati, ayo bagi 55-45, itu masuk akal," kata Amien Rais di gedung Dakwah, Kramat, Jakarta, Sabtu (20/7) lalu.

Ikuti Whatsapp Channel Republika