Selasa 23 Jul 2019 02:11 WIB

Soal Umrah Digital, Hidayat Nur Wahid Minta PPIU Tenang

Soal wacana umrah digital, Hidayat Nur Wahid menegaskan tak mudah jadi PPIU

Rep: Ali Yusuf/ Red: Hasanul Rizqa
Umrah (ilustrasi)
Foto: Antara
Umrah (ilustrasi)

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Anggota Komisi I Hidayat Nur Wahid menyebut Traveloka dan Tokopedia tidak akan menjadi penyelenggara umrah, apalagi haji. Hal itu dirujuknya dari pernyataan Menteri Komunikasi dan Informatikan (Menkominfo) Rudiantara.

"Menteri sudah menyampaikan Traveloka maupun Tokopedia tidak akan menjadi penyelenggara umrah dan haji pernyataan beliau sudah sangat jelas dan terkomunikasi kepada publik," kata Hidayat saat ditemui Republika.co.id di kompleks Parlemen, Jakarta, Senin (22/7).

Baca Juga

Belum lama ini, nota kesepahaman antara Menkominfo dan pemerintah Arab Saudi menimbulkan reaksi para pengusaha umrah dan haji di Tanah Air. Sebab, ada upaya melibatkan Traveloka dan Tokopedia ke dalam bisnis penyelenggaraan umrah.

Setelah banyak menuai protes, terutama dari pengusaha penyelenggara perjalanan ibadah umrah (PPIU), Menkominfo membuat klarifikasi. Disebutnya, dua perusahaan e-commerce itu tidak akan menjadi penyelenggara umroh seperti halnya PPIU.

photo
Hidayat Nur Wahid saat ditemui di Gedung Parlemen, Jakarta.

Terkait ini, politikus PKS itu menerima penjelasan Menkominfo. "Dan memang seharusnya begitu (klarifikasi)," ujarnya.

Hidayat menegaskan, tidak mudah untuk menjadi penyelenggara umrah. Banyak persyaratan yang mesti dipenuhui jika ada pengusaha ingin menjalankan bisnis umrah dan haji khusus.

"Di antara persyaratannya harus dimiliki Muslim dan terutama sekali yaitu harus dikeluarkan izin oleh Kementerian Agama, bukan oleh Kominfo," katanya.

Hidayat mengaku tidak mempermasalahkan jika kehadiran dua perusahaan e-commerce dalam bisnis umrah bisa mempermudah konsumen. Namun, aturan perundang-undangan yang berlaku tetap mesti dipatuhi.

"Jadi menurut saya kemudian melalui unicorn ini kemudian akan melakukan kegiatan yang mempermudah dan berpihak pada kepentingan jamaah itu silakan saja," katanya.

Hidayat menyarankan, saat ini yang harus dilakukan oleh Kementerian Agama (Kemenag) adalah melakukan koordinasi yang efektif untuk memastikan, seluruh proses umrah tidak terjadi kecurangan atau berpotensi merugikan calon jamaah.

"Jangan malah kemudian (kewenangan Kemenag --Red) digerogoti oleh keputusan sepihak oleh Kominfo," ucap HNW.

Hidayat meminta semua yang berkepentingan dengan penyelenggara umrah tenang. Sebab, Menkominfo dan Kemenag telah memastikan dua unicorn tidak menjadi penyelenggara bisnis umrah.

"Sekali lagi menteri-menteri sudah menegaskan bahwa Traveloka dan Tokopedia atau unicorn ini tidak akan menjadi penyelegara," ujarnya.

Yuk koleksi buku bacaan berkualitas dari buku Republika ...
Advertisement
Berita Lainnya
Advertisement
Terpopuler
1
Advertisement
Advertisement