REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN/Bappenas) mengungkapkan pemindahan ibu kota ke Kalimantan harus menjurus ke arah konsep forest city atau ibu kota yang ramah lingkungan.
"Konsep kota di Kalimantan harus menjurus seperti forest city, intinya itu," ujar Menteri PPN/Kepala Bappenas Bambang Brodjonegoro di Jakarta, Selasa (23/7).
Bambang beralasan bahwa dipilihnya konsep forest city itu untuk menjaga agar ibu kota baru nantinya bersifat ramah lingkungan, dan kebetulan Pulau Kalimantan merupakan daerah yang dianggap sebagai hutan dunia.
Untuk mewujudkan ibu kota berkonsep forest city itu tidak harus membuat taman, namun maksudnya jumlah pohon yang ditanam dan menjaga kondisi ibu kota tersebut tetap hijau yang diprioritaskan.
Sebelumnya Deputi Bidang Pengembangan Regional Kementerian PPN/Bappenas Rudy S. Prawiradinata mengatakan bahwa tema ibu kota baru adalah forest city, bukan lagi membangun taman kota tapi didesain sebagai kota hijau. Pihaknya ingin memastikan Kalimantan sebagai paru-paru dunia.
Saat ini, baru satu kota di dunia yang mengklaim sebagai forest city, yaitu London. London awalnya bukan kota hijau, namun kemudian didesain dan dikembangkan menjadi forest city.
Berdasarkan data dari Kementerian PPN/Bappenas, rancangan zonasi dan tahapan pembangunan ibu kota baru untuk kawasan inti pusat pemerintahan akan dibangun istana negara, kantor lembaga negara (eksekutif, legislatif dan yudikatif), serta taman budaya dan botanical garden.
Pembangunan ruang terbuka hijau untuk ibukota baru sendiri dalam estimasi cost project dan pembiayaan fisik ibu kota negara rencananya akan dialokasikan sebesar Rp 4 triliun dari sumber pembiayaan APBN, skema KPBU (Kerjasama Pemerintah dan Badan Usaha), serta pihak swasta melalui skema kerja sama pemanfaatan. Total estimasi cost project dan pembiayaan fisik untuk pemindahan ibu kota negara sendiri sebesar Rp 466 triliun.
Ikuti Whatsapp Channel Republika