Politik Nasi Goreng Mega Luluhkan Prabowo

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Ketua Umum Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) Megawati Soekarnoputri dan Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto melakukan pertemuan tertutup selama dua jam di kediaman Megawati di Jalan Teuku Umar, Jakarta, Rabu (24/7). Selepas pertemuan itu, Megawati menyatakan bahwa perpolitikan Indonesia tak mengenal koalisi dan oposisi.

"Saya tadi bilang tidak ada koalisi tidak ada oposisi di dalam sistem tata negara kita, tapi kalau berbeda hanya karena pilihan, nah itu monggo saja, sehingga yang namanya dialog itu sangat diperlukan," kata Megawati.

Presiden ke-5 RI itu kemudian menyinggung perihal pembentukan kabinet yang dinilainya merupakan hak Presiden Joko Widodo. "Karena, pada beliaulah sebenarnya hak prerogatif itu ada, bukan pada saya. Kalau menyampaikan butuh saran, saya bisa menyampaikan, begitu juga dari teman-teman yang lain," ujar Megawati.

Megawati berjanji akan terus membuka pintu bagi Prabowo untuk datang ke kediamannya kapan pun. Ia juga menjanjikan akan memuluskan bila Prabowo hendak menemui Presiden Jokowi di Istana Negara.

Megawati kemarin mengungkapkan, pertemuannya dengan Prabowo selama ini terkendala lantaran berbagai hal, salah satunya Pemilu 2019. "Untunglah kalau seorang perempuan pemimpin dan politisi rupanya ada bagian yang sangat mudah meluluhkan hati laki-laki. Nah itu, namanya politik nasi goreng yang ternyata ampuh," kata dia merujuk masakan yang ia sajikan kemarin.

Prabowo Subianto tiba di rumah Megawati sekira pukul 12.30 WIB. Ia datang bersama Sekretaris Jenderal Gerindra Ahmad Muzani dan Wakil Ketua Umum Gerindra Edy Prabowo. Kedatangan Prabowo lantas disambut langsung oleh Megawati beserta kedua anaknya yang juga politikus PDIP, Puan Maharani dan Prananda Prabowo, juga Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto dan Sekretaris Kabinet Pramono Anung.

Pada Pilpres 2009 lalu, Megawati maju sebagai calon presiden didampingi Prabowo sebagai calon wakil presiden. Mereka kalah perolehan suara dari paslon pemenang pilpres, Susilo Bambang Yudhoyono-Boediono. Keduanya juga bekerja sama mengajukan dan memenangkan Joko Widodo-Basuki Tjahaja Purnama pada Pilgub DKI 2012.

Pada 2014, PDIP mengajukan Joko Widodo sebagai capres didampingi Jusuf Kalla. Prabowo mengklaim langkah itu menyalahi kesepakatan dukungan yang dijanjikan Megawati untuk Prabowo pada Pilpres 2014. Sejak itu, keduanya kemudian berseberangan dalam perpolitikan Indonesia, termasuk pada Pilpres 2019 yang diwarnai polarisasi masyarakat.

Gestur melunaknya Prabowo sudah tampak sejak ia menemui Presiden Joko Widodo di gerbong MRT pada 13 Juli lalu. Sejak saat itu, kencang berembus kabar soal dirangkulnya Gerindra ke dalam koalisi pendukung pemerintahan. Wacana itu secara tegas ditolak petinggi empat parpol pendukung--yakni Nasdem, Golkar, PPP, PKB—dalam rapat yang tak menyertakan PDIP pada Senin (22/7) malam.

Dalam keterangannya selepas pertemuan, Prabowo mengatakan, menunggu kunjungan balasan dari Megawati di Hambalang, Kabupaten Bogor. Ia menekankan, bersama Megawati pada hakikatnya sama-sama memiliki jiwa patriot dan komitmen terhadap NKRI.

“Jadi, kalau ada perbedaan itu biasa, di ujung selalu melanjutkan menyambung tali persaudaraan, tali kekeluargaan, dan hubungan yang rukun. Sehingga, kita membantu mengatasi masalah-masalah kebangsaan,\" ujar mantan danjen Kopassus itu menjelaskan.

Prabowo juga memuji rasa nasi goreng buatan Megawati. Presiden Joko Widodo sedianya dijadwalkan mengikuti pertemuan di Teuku Umar, kemarin. Namun, yang bersangkutan pada saat bersamaan dijadwalkan menerima Putra Mahkota Abu Dhabi, Syekh Mohamed Bin Zayed al-Nahyan di Istana Kepresidenan Bogor.

Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto enggan mengonfirmasi bahwa pertemuan kemarin membahas posisi ketua MPR untuk Gerindra atau masuknya Gerindra ke dalam koalisi pemerintah. “Yang penting bertemu dulu karena sudah lama tidak melakukan pertemuan," kata Hasto.

Wakil Sekjen Partai Gerindra Andre Rosiade juga mengatakan, belum ada keputusan apa pun di parpolnya terkait dengan kemungkinan untuk merapat ke Koalisi Indonesia Kerja (KIK). "Sampai sekarang belum ada keputusan apa-apa. Keputusan itu ada di tangan Pak Prabowo. Belum ada apa-apa," ujar Andre, kemarin. n rizkyan adiyudha/ ali mansur/dian erika nugraheny, ed: fitriyan zamzami