Kamis 25 Jul 2019 15:40 WIB

Jaga Inflasi, Pemerintah Jaga Pasokan Pangan dan Distribusi

Inflasi harga barang bergejolak terutama pangan menjadi prioritas.

Rep: Adinda Pryanka/ Red: Friska Yolanda
Wakil Presiden Jusuf Kalla (kedua kanan) didampingi Gubernur Bank Indonesia Perry Warjiyo (kiri) dan Menteri Perekonomian Darmin Nasution (kanan) memberikan penghargaan Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) 2018 Provinsi Terbaik 2018 kepada Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan (kedua kiri) saat Rapat Koordinasi Nasional Pengendalian Inflasi 2019 di Jakarta, Kamis (25/7/2019).
Foto: Antara/M Risyal Hidayat
Wakil Presiden Jusuf Kalla (kedua kanan) didampingi Gubernur Bank Indonesia Perry Warjiyo (kiri) dan Menteri Perekonomian Darmin Nasution (kanan) memberikan penghargaan Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) 2018 Provinsi Terbaik 2018 kepada Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan (kedua kiri) saat Rapat Koordinasi Nasional Pengendalian Inflasi 2019 di Jakarta, Kamis (25/7/2019).

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Darmin Nasution menuturkan, terjaganya realisasi inflasi sepanjang 2018 di kisaran 3,13 persen (yoy) tidak terlepas dari upaya sinergi antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah dengan Bank Indonesia (BI). Khususnya melalui implementasi strategis 4K, yakni keterjangkauan harga, ketersediaan pasokan, kelancaran distribusi dan komunikasi efektif.

Darmin yang juga merupakan ketua Tim Pengendali Inflasi Pusat (TPIP) memastikan, strategi 4K akan terus dilanjutkan untuk menjaga capaian inflasi hingga akhir tahun. Diketahui, pemerintah menargetkan tingkat inflasi di tahun ini adalah 3,5 persen dengan deviasi satu persen. 

Baca Juga

"Dengan fokus utamanya adalah ketersediaan pasokan dan kelancaran distribusi," katanya dalam pembukaan Rapat Koordinasi Nasional Pengendalian Inflasi 2019 di Grand Sahid Jaya, Jakarta, Kamis (25/7). 

Ke depan, Darmin berharap, pemerintah daerah akan semakin berperan aktif dalam mengoptimalkan pemanfaatan infrastruktur yang sudah dibangun. Selain itu, juga melakukan inovasi dalam pengendalian inflasi. Pembangunan jalan provinsi, kabupaten dan desa yang terkoneksi ke jalan tol perlu dibangun sehingga pusat pendukung produksi terhubung langsung ke pasar tujuan.

Selanjutnya, Darmin menambahkan, pembangunan pasar pengumpul atau lapangan penimbunan patut menjadi prioritas pemerintah pusat dengan daerah. Rencana ini bisa diiringi dengan penyediaan transportasi jalan, pemanfaatan platform niaga elektronik (e-commerce) hingga sistem pergudangan berbasis IT. 

"Berbagai upaya itu penting untuk mampu mendukung kelancaran dan efisiensi distribusi serta ketersediaan pasokan," kata Darmin.

Darmin menyebutkan, realisasi inflasi pada empat tahun terakhir mampu terjaga sedikit di atas tiga persen. Data terakhir, inflasi pada Juni 2019 mencapai 3,28 persen (yoy). Pencapaian itu masih dalam rentang sasaran nasional.

Secara komponen pembentukannya, inflasi harga barang bergejolak terutama pangan (volatile food) patut menjadi prioritas. Sebab, di tahun 2018, tingkat inflasi komponen ini mencapai 3,39 persen.

"Pada Juni 2019 naik sedikit jadi 4,91 persen (yoy)," tutur Darmin. 

Sementara itu, inflasi inti masih terjaga dengan laju sebesar 3,07 persen pada 2018 dan 3,25 persen pada Juni 2019 (yoy). Sebaliknya, inflasi harga yang diatur pemerintah menunjukkan penurunan signifikan dari sebesar 3,36 persen pada 2018 menjadi 1,89 persen pada Juni 2019 (yoy). 

Meski secara keseluruhan inflasi 2018 terjaga, Darmin menuturkan, Indonesia masih menghadapi tantangan besar. Sebab, secara spasial, terdapat beberapa daerah yang realisasi inflasinya berada di atas sasaran inflasi nasional. 

Untuk tingkat provinsi, terdapat lima provinsi yang berada di atas sasaran. "Sementara di tingkat kabupaten/kota terdapat delapan kabupaten/ kota yang berada di atas sasaran," ucap Darmin tanpa menyebutkan daerahnya secara detail. 

BACA JUGA: Update Berita-Berita Politik Perspektif Republika.co.id, Klik di Sini
Advertisement
Berita Lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement