Kamis 25 Jul 2019 16:04 WIB

JK Minta Pemda tak Buru-Buru Sweeping Saat Harga Naik

Inflasi juga mengacu pada indeks harga konsumen.

Rep: Fauziah Mursid/ Red: Esthi Maharani
Jusuf Kalla
Foto: AP/ Olivier Matthys
Jusuf Kalla

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Wakil Presiden RI Jusuf Kalla meminta Pemerintah Daerah (Pemda) tidak buru-buru melakukan inspeksi atau sweeping saat terjadinya kenaikan harga satu barang. Menurut JK, inflasi tidak terjadi hanya karena kenaikan harga satu barang, tetampi juga mengacu pada indeks harga konsumen (IHK). JK menilai pemahaman tersebut penting ini agar setiap terjadi kenaikan harga di tingkat petani, tidak kemudian dihentikan produksinya.

"Jadi yang dihitung inflasi itu kenaikan harga konsumen, beras, minyak tanah, kedelai, jagung. Jadi jangan asal harga naik bapak langsung hentikan, jangan," ujar JK saat hadir dalam Rapat Koordinasi Nasional (Rakonas) Pengendalian Inflasi tahun 2019 di Hotel Grand Sahid Jaya, Jakarta, Kamis (25/7).

JK mengatakan, penyebab inflasi tidak hanya sekadar kenaikan satu harga, tetapi kenaikan terus menerus dalam waktu tertentu. Karenanya, ia menilai tidak perlu khawatir jika terjadi kenaikan satu harga bukan barang konsumsi.

"Kalau harga naiknya karet biar saja, karena bukan barang konsumsi. Harga naik kopi coklat biar saja. Itu hanya IHK, jadi asal jangan harga naik langsung bertindak sweeping. Jangan," kata JK.

 "Harga naik barang konsumsi, makanya namanya IHK. Baru itu jadi IHK naik terus menerus secara umum dalam waktu tertentu itu inflasi. Ini agar kita mengetahui apa itu ukurannya," ujar JK.

Sebelumnya, JK menyebut perlunya sinergi Pemerintah, Bank Indonesia, pemerintah daerah, dan dunia usaha untuk mengendalikan laju inflasi nasional. JK menilai, laju inflasi sebaiknya tidak terlalu tinggi, juga tidak terlalu rendah.

"Inflasi itu seperti tekanan darah, kalau tinggi kita bisa pingsan, tapi kalau inflasi rendah atau deflasi, kita juga pusing, bisa pingsan juga. Jadi tekanan darah yang bagus itu di tengah-tengah," ujar JK.

JK mencontohkan inflasi begitu tinggi di Venezuela mengakibatkan ekonomi di negara tersebut terpuruk. Menurutnya, jangan sampai hal itu dialami Indonesia seperti pada era tahun 1965.

"Kalau inflasi tinggi, hiperinflasi, ekonomi akan ambruk seperti Venezuela. Untuk membeli roti saja harus bawa segepok uang. Kita alami itu tahun 65 mau beli beras mau beli minyak tanah susah," ujar JK.

Namun demikian, kata JK, inflasi yang begitu rendah juga tidaklah baik bagi perekonomian. Itu karena, tidak ada semangat dalam dunia usaha.

"Kalau inflasi 0 persen kayak di negara lain, itu pengusaha tidak ada semangat. Harga begitu terus, nggak naik sedikit," kata JK.

Yuk koleksi buku bacaan berkualitas dari buku Republika ...
Advertisement
Yuk Ngaji Hari Ini
يَسْتَفْتُوْنَكَۗ قُلِ اللّٰهُ يُفْتِيْكُمْ فِى الْكَلٰلَةِ ۗاِنِ امْرُؤٌا هَلَكَ لَيْسَ لَهٗ وَلَدٌ وَّلَهٗٓ اُخْتٌ فَلَهَا نِصْفُ مَا تَرَكَۚ وَهُوَ يَرِثُهَآ اِنْ لَّمْ يَكُنْ لَّهَا وَلَدٌ ۚ فَاِنْ كَانَتَا اثْنَتَيْنِ فَلَهُمَا الثُّلُثٰنِ مِمَّا تَرَكَ ۗوَاِنْ كَانُوْٓا اِخْوَةً رِّجَالًا وَّنِسَاۤءً فَلِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْاُنْثَيَيْنِۗ يُبَيِّنُ اللّٰهُ لَكُمْ اَنْ تَضِلُّوْا ۗ وَاللّٰهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيْمٌ ࣖ
Mereka meminta fatwa kepadamu (tentang kalalah). Katakanlah, “Allah memberi fatwa kepadamu tentang kalalah (yaitu), jika seseorang mati dan dia tidak mempunyai anak tetapi mempunyai saudara perempuan, maka bagiannya (saudara perempuannya itu) seperdua dari harta yang ditinggalkannya, dan saudaranya yang laki-laki mewarisi (seluruh harta saudara perempuan), jika dia tidak mempunyai anak. Tetapi jika saudara perempuan itu dua orang, maka bagi keduanya dua pertiga dari harta yang ditinggalkan. Dan jika mereka (ahli waris itu terdiri dari) saudara-saudara laki-laki dan perempuan, maka bagian seorang saudara laki-laki sama dengan bagian dua saudara perempuan. Allah menerangkan (hukum ini) kepadamu, agar kamu tidak sesat. Allah Maha Mengetahui segala sesuatu.”

(QS. An-Nisa' ayat 176)

Berita Lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement