REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Pengamat politik internasional Arya Sandhiyudha menilai, negara-negara Barat mendesak logika kemanusiaan terkait masalah di Xinjiang, Cina. Sehingga negara-negara Barat menekankan bahwa adalah sikap yang salah, jika Beijing menduga dapat lolos dari monitor internasional atas pelanggarannya di tempat Muslim Uighur berada.

"Terdapat penderitaan jutaan manusia di Xinjiang, yang tercabik haknya dan hidup dalam ketakutan. Tekanan tersebut sepertinya akan terus ada sampai Cina menghentikan kebijakannya," ujar Arya dalam pesan singkatnya kepada Republika.co.id, Kamis (25/7).

Kendati demikian, sebagai respons atas tuntutan 22 negara Barat terhadap persekusi Cina ke Muslim Uighur di Xinjiang, terdapat 37 negara yang mendukung kebijakan Cina di Xinjiang sebagai upaya deradikalisasi dan kontra terorisme, termasuk Saudi, Suriah, Pakistan, Oman, Kuwait, Qatar, Uni Emirat Arab, Bahrain.

Menurut pengamat lulusan Hubungan Internasional Istanbul University, Turki, faktor negara mayoritas Muslom diam terhadap penganiayaan Uighur salah satunya karena mayoritas negara-negara mayoritas Muslim tidak 'terbiasa' mempermasalahkan praktik otoritarianisme. Sebab, negara itu memiliki permasalahan serupa dalam praktik di dalam negeri mereka.

"Faktor kedua, negara-negara Timur Tengah, Asia, Afrika kini juga sedang menikmati keasyikan berteman bekerja sama dengan Cina yang kini merupakan kekuatan ekonomi terbesar kedua di dunia. Cina adalah mitra dagang utama bagi 20 dari 57 negara anggota Organisasi Kerja Sama Islam (OKI)," kata Arya.

Arya menerangkan, The Belt and Road Innitiative (BRI) memiliki ambisi mewujudkan jalur besar infrastruktur komersial dan transportasi untuk melewati sebagian besar Timur Tengah. Proyek itu memberikan janji yang menguntungkan bagi banyak negara-negara mayoritas Muslim di kawasan.

"Termasuk terhadap negara mayoritas Muslim yang selama ini paling kritis: Turki. Cina juga telah menawarkan bantuan ekonomi berupa pinjaman uang. Juli 2018, Cina mengatakan akan bantu Turki mengamankan stabilitas ekonomi Turki. Syaratnya: Jangan lagi singgung isu kebijakan Cina di Xinjiang," ujar Arya.

Indonesia, Malaysia, dan Turki, sendiri memilih untuk tidak bersikap secara terbuka. Ketiga negara mayoritas Muslim non-Arab tersebut punya pengecualian sikap atas dasar pertimbangan kepentingan nasional masing-masing.

Secara resmi 22 negara Barat menggugat kebijakan Pemerintah Cina terkait pelanggaran Hak Asasi Manusia (HAM) terhadap Muslim Uighur di Xinjiang, Cina. Disusul kemudian 37 negara Timur Tengah, Asia, dan Afrika yang membela kebijakan Pemerintah Cina tersebut.

Sebanyak 22 negara di badan HAM PBB mendesak Cina untuk mengakhiri penahanan sewenang-wenang secara massal dan ragam pelanggaran lain terhadap Muslim di Xinjiang. Cina juga diminta bekerja sama dengan UN High Commissioner for Human Rights dan memberikan akses bagi PBB untuk investigasi ke wilayah tersebut. Negara yang mendesak China adalah: Australia, Austria, Belgia, Kanada, Denmark, Estonia, Finlandia, Prancis, Jerman, Islandia, Irlandia, Jepang, Latvia, Lituania, Luksemburg, Belanda, Selandia Baru, Norwegia, Spanyol, Swedia, Swiss, dan Inggris.

Ikuti Whatsapp Channel Republika