REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Fenomena urban sprawl atau tipe perkembangan kota yang tidak terstruktur memengaruhi pembangunan DKI Jakarta di masa depan. Pernyataan ini diungkapkan pengamat perkotaan dari Universitas Trisakti Yayat Supriatna.

"Akibatnya muncul kemacetan, kepadatan, pengambilan air tanah berlebihan, sehingga kota ini makin lama makin crowded. Itu memengaruhi perencanaan dan pemanfaatan ruang yang tidak bersinergi," ujar Yayat Supriatna di Jakarta, Kamis (26/7).

Urban sprawl muncul seiring pertumbuhan penduduk, urbanisasi, dan berdirinya pusat kegiatan masyarakat, gedung, apartemen, hotel hingga bertambah fasilitas jalan. Fenomena ini kerap dianggap sebagai gejala masyarakat modern akibat konsep pembangunan yang tidak terencana sebelumnya.

Yayat menyebutkan urban sprawl terjadi hampir merata di DKI Jakarta terutama pusat-pusat pertumbuhan baru. Antara lain seperti kawasan dekat bandara maupun tepi pantai akibat lemahnya sistem perizinan pemerintah terkait penerbitan izin mendirikan bangunan (IMB).

"Di Jakarta ini banyak bangunan atau perumahan yang tidak memiliki IMB karena berdiri di atas tanah yang bukan miliknya," ujar dosen Fakultas Lanskap Arsitektur dan Teknologi Lingkungan tersebut.

Untuk mengendalikan urban sprawl, pemerintah harus ketat dan selektif dalam mengeluarkan IMB. "Sekarang yang menjadi pertanyaan kita bagaimana pengendalian. Tata ruang itu adalah perencanaan, pemanfaatan, dan pengendalian. Jadi ini seberapa jauh IMB yang resmi dikeluarkan," katanya lagi.

Merujuk data Badan Pusat Statistik (BPS) Provinsi DKI Jakarta, pada 2017 jumlah penduduk di wilayah ini mencapai 10,4 juta jiwa. Angka itu membuat Jakarta mendapat predikat sebagai kota terbesar di Asia Tenggara dan urutan kesembilan di dunia.

Ikuti Whatsapp Channel Republika