REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) menyerahkan sepenuhnya terkait penambahan anggota koalisi kepada Presiden terpilih Joko Widodo. Ketua DPP PKB Abdul Kadir Karding mengatakan, sejauh ini koalisi juga belum membahas pebambahan anggota kelompok partai pendukung pemerintah.
"Belum dibahas, tapi pandangan PKB atau saya sih terserah pak Jokowi karena dia sudah tahu dosisnya lah, mau tambah atau tidak, mau menterinya dari partai berapa dari non-partai berapa itu tererah dia," kata Abdul Kadir Karding di Jakarta, Jumat (26/7).
Karding juga memastikan koalisi hingga saat ini masih sangat solid. Menurutnya, perpecahan atau penambahan satu atau dua anggota yang saat ini terjadi di tengah koalisi hanya merupakan spekulasi publik.
Dia meminta, semua pihak menunggu sikap politil Presiden Jokowi sebagai pimpinan koalisi. Dia mengatakan, seluruh anggota koalisi tentu akan mengadakan pertemuan atau pembicaraan bersama dengan Jokowi jika ada penambahan anggota dalam kelompok.
Pernyataan tersebut diungkapkan Karding dalam agenda pembubaran Tim Kampanye Nasional (TKN) pemenangan Jokowi-Ma'ruf Amin. Dalam kesempatan itu, dia juga sempat menyingging terkait pembahasan MPR dalam koalisi.
Dia mengatakan, pemilihan pimpinan tertinggi MPR akan bergantung pada kesepakatan dalam koalisi. Dia melanjutkan jika pimpiman diberikan kepada anggota KIK maka kunci kesepakatan ada dalam koalisi. Namun, kalau berasal dari luar koalisi pasti akan dibicarakan bersama.
"Saya kira PKB harus ikut kesepaktan yang ada. Power sharing itu di kabinet, DPR, MPR jadi pasti banyak kesepakatan-kesepakatan dan pembicaraan-pembicaraan dan pertemuan-pertemuan," kata Karding lagi.
Dalam kesempatan yang sama, Sekretaris Jendral Partai Persatuan Pembangunan (PPP) Arsul Sani juga mengungkapkan hal senada. Dia mengatakan, penambahan anggota koalisi akan dibicarakan antara presiden dan ketua umum partai.
"Dalam hal ini ketua umum mendengarkan apa yang menjadi pemikiran dan pandangan pak Jokowi. Kalau sekarang ada kecenderungan yang menutup atau membuka itu pendapat masing-masing," katanya.
Ikuti Whatsapp Channel Republika