REPUBLIKA.CO.ID, KAIRO -- Badan Pengungsi PBB, dan Penjaga Patai Libya melaporkan 150 imigran, dan pengungsi termasuk perempuan dan anak-anak hilang dan dikhawatirkan tenggelam. Dua kapal tujuan Eropa, terbalik di Laut Mediterania, lepas pantai Libya, Kamis (25/7) waktu setempat.
Juru bicara penjaga pantai Libya Atoub Gassim mengatakan kepada The Associated Press, bahwa dua kapal yang karam di lepas pantai Mediterania membawa sekitar 300 imigran. Kapal kemudian mengalami kecelakaan dan terbalik sekitar 120 kilometer (75 mil) timur ibu kota Libya, Tripoli.
"Sekitar 137 migran diselamatkan dan dikembalikan ke Libya. Kami hanya menemukan satu jenazah," katanya Atoub.
Semetara, Juru Bicara Badan Pengungsi PBB (UNHCR) Charlie Yaxley mencatat sebanyak 147 migran telah diselamatkan. "Kami juga memperkirakan 150 migran hilang dan meninggal dunia di laut. Korban termasuk perempuan dan anak-anak," ujar Yaxley.
Yaxley mencatat satu korban meninggal dunia dalam perjalanan para migran dari Libya ke Eropa dari setiap kloter sebanyak enam orang yang berupaya mencapai pantai Eropa. Dilansir Guardian, penyebrangan kapal ke Eropa biasanya memuncak di musim panas ketika laut lebih tenang. Organisasi Internasional untuk Migrasi telah mencatat 37.555 orang memasuki Eropa melalui laut dan 8.007 lainnya melalui darat sejauh ini pada tahun 2019. Komisaris Tinggi Badan Pengungsi PBB Filipo Grandi pun mengatakan, tragedi tenggalamnya kapal kali ini adalah salah satu yang terburuk di Mediterania sepanjang 2019.
Pada Januari lalu, sekitar 117 orang meninggal atau dinyatakan hilang di lepas pantai Libya. Pada Mei, tercatat 65 orang tewas setelah kapal mereka tenggelam di pantai Tunisia.
Atas tragedi tersebut, Grandi meminta negara-negara Eropa untuk melanjutkan misi penyelamatan di Mediterania, dihentikan setelah keputusan Uni Eropa, dan mengimbau pengakhiran penahanan migran di Libya. Menurutnya, jalur aman untuk keluar dari negara Afrika Utara dibutuhkan sebelum terlambat bagi banyak orang yang nantinya lebih putus asa.
Wakil Juru Bicara PBB Farhan Haq mengungkapkan keprihatinannya atas kejadian ini. "Kami telah memperjelas perlunya semua negara di wilayah ini untuk bekerja dalam memastikan pertama dan terutama, adalah kehidupan orang-orang yang telah menempatkan diri mereka dalam risiko yang begitu besar untuk dilindungi," katanya.
Setelah pemberontakan yang menumbangkan dan membunuh diktator Moammar Gadhafi pada 2011, Libya menjadi titik keberangkatan utama para migran dan pengungsi Afrika yang mencari kehidupan yang lebih baik di Eropa.
Para penyelundup dan kelompok-kelompok bersenjata telah mengeksploitasi kekacauan Libya sejak penggulingan Ghadadi. Imbasnya, para migran mendapatkan pelecehan yang meluas, termasuk penyiksaan dan penculikan untuk tebusan.
Awal pekan ini diberitakan penjaga pantai Libya mencegat sekitar puluhan migran di lepas pantai. Pihak penjaga pantai membawa mereka ke pusat penahanan di dekat Tripoli di mana serangan udara menewaskan lebih dari 50 orang awal bulan ini. Lebih dari 200 tahanan masih ditahan di pusat penahanan Tajoura, di dekat garis depan pertempuran antara faksi-faksi Libya. Direktur untuk Libya di Komite Penyelamatan Internasional Thomas Garofalo mengatakan para migran yang ditangkap di laut tidak boleh dikembalikan ke Libya.
Dalam beberapa tahun terakhir Uni Eropa telah bermitra dengan penjaga pantai dan pasukan Libya lainnya untuk mencegah migran melakukan perjalanan berbahaya melalui laut ke Eropa. Namun, kelompok-kelompok HAM mengatakan upaya-upaya itu membuat para migran bergantung pada kelompok-kelompok bersenjata brutal di pusat-pusat penahanan yang kondisinya sangat memprihatinkan, seperti kekurangan makanan dan air yang tidak memadai.
Komite Penyelamatan Internasional menyatakan, tragedi tersebut merupakan pengingat senyata-nyatanya akan krisis kemanusiaan yang muncul dari Libya. Sehingga, hal itu sangat perlu diperhatikan akan kebutuhan mendesak misi pencarian dan penyelamatan yang akan dilanjutkan di Mediterania terkait migran yang melarikan diri dengan menggunakan kapal.
Ikuti Whatsapp Channel Republika