Sabtu 27 Jul 2019 19:50 WIB

Gerindra Buka Peluang Gabung Koalisi Jokowi

Namun Gerindra tak akan meminta jabatan tertentu.

Rep: Arif Satrio Nugroho/ Red: Budi Raharjo
Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarnoputri bersama Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto usai melakukan pertemuan di kediaman Jalan Teuku Umar, Jakarta, Rabu (24/7).
Foto: Republika/Prayogi
Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarnoputri bersama Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto usai melakukan pertemuan di kediaman Jalan Teuku Umar, Jakarta, Rabu (24/7).

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Wakil Ketua Umum Gerindra Ferry Juliantono menyebut adanya peluang untuk bergabung dengan koalisi Joko Widodo (Jokowi). Peluang itu tergantung pada sikap Jokowi sebagai presiden terpilih.

"Saya berani menyampaikan terbuka kemungkinan partai gerindra bergabung di dalan pemerintahan," kata Ferry dalam sebuah diskusi yang digelar di Menteng, Jakarta Pusat, Sabtu (27/7)

Keputusan bergabung itu, kata Ferry, tergantung pada keinginan Jokowi untuk menambah partai di luar koalisi pendukungnya. Meskipun menyatakan bahwa Partai pimpinan Prabowo Subianto itu bakal membantu jika diperlukan, Ferry mengklaim Gerindra tak akan meminta jabatan tertentu.

"Tetapi itu juga sangat tergantung dari apakah Jokowi sebagai presiden merasa perlu mengajak partai-partai di luar koalisinya mau menyelesaikan masalah bersama-sama. Sikap Gerrindra tidak akan pernah minta jabatan," kata dia.

Sejauh ini, Ferey menegaskan, Gerindra belum menentukan sikap politiknya pasca pertemuan antara Ketua Umum Prabowo Subianto dengan Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri pada Rabu (24/7). "Gerindra belum memutuskan bergabung atau tidak, itu harus diputuskan pada forum partai masing-masing," ujarnya.

Ferry mengatakan, pertemuan antara Megawati dan Prabowo seharusnya tak dikaitkan dengan keputusan berkoalisi. Keputusan koalisi, kata Ferry, berada di internal setiap partai.

Kendati demikian, Ferry juga tak tegas mengindikasikan bahwa Gerindra bakal menjadi oposisi di luar pemerintahan. Ia justru menafsirkan, oposisi tidak hadus di luar pemerintahan. Menurut dia, menjadi eksekutif pun tetap bisa menjalankan fungsi oposisi.

"Oposisi ini memang kalau kitq lihat sekarang faktanya antara eksekutif dan legislatif tak dalam posisi berhadap-hadapan tapi kesempatan terbuka eksekutif dan legislatif tak bersebrangan," kata Ferry menegaskan.

BACA JUGA: Ikuti Serial Sejarah dan Peradaban Islam di Islam Digest , Klik di Sini
Advertisement
Yuk Ngaji Hari Ini
وَلَقَدْ اَرْسَلْنَا رُسُلًا مِّنْ قَبْلِكَ مِنْهُمْ مَّنْ قَصَصْنَا عَلَيْكَ وَمِنْهُمْ مَّنْ لَّمْ نَقْصُصْ عَلَيْكَ ۗوَمَا كَانَ لِرَسُوْلٍ اَنْ يَّأْتِيَ بِاٰيَةٍ اِلَّا بِاِذْنِ اللّٰهِ ۚفَاِذَا جَاۤءَ اَمْرُ اللّٰهِ قُضِيَ بِالْحَقِّ وَخَسِرَ هُنَالِكَ الْمُبْطِلُوْنَ ࣖ
Dan sungguh, Kami telah mengutus beberapa rasul sebelum engkau (Muhammad), di antara mereka ada yang Kami ceritakan kepadamu dan di antaranya ada (pula) yang tidak Kami ceritakan kepadamu. Tidak ada seorang rasul membawa suatu mukjizat, kecuali seizin Allah. Maka apabila telah datang perintah Allah, (untuk semua perkara) diputuskan dengan adil. Dan ketika itu rugilah orang-orang yang berpegang kepada yang batil.

(QS. Gafir ayat 78)

Berita Lainnya
Advertisement
Terpopuler
1
Advertisement
Advertisement