Ahad 28 Jul 2019 12:04 WIB

Akankah Gerindra Bergabung dengan Jokowi-Amin?

Wakteum Gerindra menyatakan partainya belum menentukan sikap.

Rep: Rizkyan Adiyudha, Arif Satrio Nugroho/ Red: Karta Raharja Ucu

Foto: Republika/Prayogi

Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarnoputri menerima Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto di kediaman Jalan Teuku Umar, Jakarta, Rabu (24/7).

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Partai politik yang bergabung dengan pemerintahan Jokowi-Kiai Maruf Amin diprediksi akan membengkak, seiring pertemuan antara Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto, yang juga mencalonkan diri sebagai capres di Pemilu 2019, dengan Ketua Umum Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) Megawati Soekarnoputri. Sebelumnya, Prabowo dan Joko Widodo juga melakukan pertemuan di Stasiun MRT Lebak Bulus dan ber akhir dengan makan siang ber sama di Senayan, Jakarta Selatan.

Wakil Ketua Umum Partai Gerindra Ferry Juliantono menyatakan, partainya belum memutuskan akan bergabung dengan pemerintah atau berada di luar pemerintah sebagai oposisi. "Pertemuan antara Pak Prabowo dan Ibu Megawati bertujuan untuk rekonsiliasi persatuan yang diharap kan bisa berdampak ke masyarakat. Pertemuan itu lebih kepada tujuan untuk meredam polarisasi di masyarakat," kata Ferry di Jakarta, Sabtu.

Wakil presiden terpilih Ma'ruf Amin mengatakan, rencana penambahan anggota koalisi masih dibicarakan antara dirinya dan Presiden Joko Widodo (Jokowi), terutama terkait bentuk baru koalisi Jokowi-Ma'ruf. Ma'ruf mengatakan, pada prinsip nya, koalisi terbuka.

"Yang penting, rekonsiliasinya sudah ada, tapi masuk seperti apa bentuknya itu nanti kita bicarakan," kata Ma'ruf Amin seusai menghadiri milad ke-44 Majelis Ulama Indonesia (MUI) di Jakarta, Sabtu (27/7).

Cawapres terpilih, Kiai Maruf Amin.

Menurut Ma'ruf, setelah pem bubar an Tim Kampanye Nasional (TKN) akan ada pembahasan lebih lanjut mengenai kekuatan baru Jokowi-Ma'ruf. Mulai dari rencana bergab ungnya partai politik dari kubu Prabowo Subianto hingga pengisi Kabinet Kerja jilid II.

"TKN-nya sudah dibubarkan, nan ti akan ada pembicaraan-pem bicaraan lebih jauh seperti apa. Belum ada kesimpulannya, termasuk sekarang kanlagi mengumpulkan, calon- calon (menteri) lagi dikumpulkan," kata Ketua Umum MUI itu.

Sementara itu, Wakil Presiden Jusuf Kalla yang sempat menjabat sebagai ketua Dewan Pengarah TKN mengatakan rencana penambahan koalisi tersebut masih menunggu waktu. "Belum ada masukan, baru me nunggu waktu yang tepat," tambah Jusuf Kalla.

Ketua DPP Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Abdul Kadir Karding memperkirakan akan terjadi koalisi terbatas antara kubu 01 dan 02 dari pemilihan presiden 2019 lalu. Namun, itu hanya terjadi di parlemen, bukan di kabinet pemerintahan Jokowi-Ma'ruf Amin.

"Saya menduga akan terjadi koalisi terbatas, mungkin Gerindra atau partai lain masuk, namun hanya di DPR atau MPR RI. Itu salah satu opsi dan kemungkinan," kata Karding, di Jakarta, Sabtu.

Wakil Ketua Tim Kampanye Nasional Jokowi-Ma’ruf, Abdul Kadir Karding

Dia mengatakan, semua pihak tahu bahwa kebutuhan rekonsiliasi dalam politik itu tidak bisa sekadar dengan perkataan "kita bersatu", tetapi bentuk bersatunya apa. Menurut dia, salah satu bentuknya yai tu di MPR RI. Namun, Karding enggan menjelaskan lebih jauh mengenai rekonsiliasi di MPR dalam format komposisi pimpinan di lembaga tersebut.

"Di MPR RI itu kanbukan hanya ketua dan pimpinan MPR, tapi ada Badan Sosialisasi dan badan- badan lain," ujarnya.

Pengamat politik Ray Rangkuti melihat Gerindra kemungkinan besar bakal masuk ke dalam koalisi Jokowi. Hal tersebut menyusul pertemuan Prabowo dengan Megawati Soekarno putri. "Kata saya, 60 persen Gerindra mau masuk pemerintahan," kata Ray Rangkuti di Jakarta, Sabtu.

Ikuti Whatsapp Channel Republika