REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) menyayangkan masih adanya kepala daerah yang terkena Operasi Tangkat Tangan (OTT) oleh penegak hukum, termasuk Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Kepala Pusat Penerangan (Kapuspen) Kemendagri Bahtiar menilai tindakan kepala daerah yang tersangkut kasus jual beli jabatan merupakan tindakan memalukan.
“Memalukan masih ada saja kepala daerah yang terkena OTT (Operasi Tangkap Tangan), apalagi kasus jual beli jabatan,” kata Bahtiar dikutip dari laman setkab, Ahad (28/7).
Menurutnya, Kemendagri selalu mengingatkan kepala daerah untuk menjauhi area rawan korupsi. “Apalagi Pak Menteri gencar mengingatkan agar kepala daerah menjauhi area rawan korupsi, bahkan kalau gubernur setiap baru dilantik selalu kami bawa ke KPK, sebagai pengingat jangan sampai berkasus di KPK,” ucap dia.
Area rawan korupsi tersebut, antara lain perencanaan anggaran, dana hibah dan dana bansos, berkaitan dengan pajak dan retribusi daerah, menyangkut pengadaan barang dan jasa, dan menyangkut jual beli jabatan. Tak hanya itu, Korsupgah (Koordinasi dan Supervisi Bidang Pencegahan) KPK di tingkat daerah juga telah dioptimalkan.