REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Wakil Sekretaris Jenderal (Wasekjen) Partai Persatuan Pembangunan (PPP) Ade Irfan Pulungan merespons terkait terbukanya Partai Gerindra untuk bisa gabung dengan pemerintah. Ia pun mengingatkan Partai Gerindra untuk bergabung di barisan koalisi secara total di semua level jika jadi nantinya bergabung ke koalisi pemerintah.
"Kalau toh pada akhirnya Gerindra ingin bergabung di pemerintahan ya bergabunglah barisan koalisi, jangan pula dia bergabung tapi rasanya rasa oposisi, repot juga gitu," ujar Ade Irfan saat dihubungi Republika.co.id, Ahad (28/7).
Ade menegaskan, hal tersebut bukan berarti membatasi seseorang untuk berpendapat dan mengkritisi. Menurutnya ada banyak cara mengkritik yang lebih elegan ketimbang cara-cara yang dikhawatirkam bisa mengganggu jalannya pemerintahan.
"Ada cara-caranya mengkritisi ada solusinya, ada tawaran ide gagasan yang lebih baik, kalau kaya gitu nggak ada masalah. Tapi kalau mengkritisi tanpa ada dasar dan fakta tanpa ada pembenaran itu kan ya koalisi yang gak jelas," katanya.
Kendati demikian, ia menegaskan bahwa hingga saat ini belum ada pembicaraan mengenai rencana penambahan anggota koalisi. Jika benar akan ada penambahan anggota koalisi, maka Presiden Joko Widodo (Jokowi) akan mengkomunikasikan hal tersebut langsung kepada para ketua umum partai politik (parpol).
"Ini kan belum ada pertemuan ketua umum partai, itu kan masih jadi wacana di media lah tentang pertemuan-pertemuan itu," kata Ade.
Mantan direktur dan advokasi Tim Kampanye Nasional (TKN) Jokowi-Ma'ruf tersebut menambahkan, PPP akan menghomati apapun keputusan presiden Jokowi apabila nantinya mengajak partai di luar partai pengusung Jokowi, termasuk Partai Gerinda ke dalam pemerintahan. Pasalnya yang berhak menentukan adalah presiden Jokowi.
Sebelumnya Wakil Ketua Umum Gerindra Ferry Juliantono menyebut adanya peluang untuk bergabung dengan koalisi Jokowi. Peluang itu tergantung pada sikap Jokowi sebagai presiden terpilih. "Saya berani menyampaikan terbuka kemungkinan partai gerindra bergabung di dalan pemerintahan," kata Ferry dalam sebuah diskusi yang digelar di Menteng, Jakarta Pusat, Sabtu (27/7).
Ikuti Whatsapp Channel Republika