REPUBLIKA.CO.ID, PADANG -- Kabag Humas Pemkab Solok Selatan, Firdaus Firman mengatakan Pemkab Solsel membuka diri untuk mencari jalan terbaik dalam penyelesaian polemik dokter gigi Romi Syofpa Ismael. Firdaus mengatakan hari ini, Senin (29/7) tim dari Pemkab Solsel hadir dalam Rapat Koordinasi di Kantor Kementerian Koordinator Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Kemenko PMK) di Jakarta untuk membahas persoalan drg Romi.
"Kita membuka diri untuk cari solusi terbaik. Saat ini, tim dari Pemkab Solok Selatan sudah berada di Jakarta untuk melakukan mediasi di Kemenko Pembangunan Manusia dan Kebudayaan," kata Firdaus kepada Republika.co.id.
Firdaus menyebut Pemkab akan melansanakan apapun hasil mediasi yang diadakan Kemenko PMK. Dengan catatan, solusi yang ditawarkan tidak menyalahi aturan yang berlaku. "Kalau nanti hasil mediasinya menawarkan solusi agar dokter gigi Romi diangkat kembali, kami akan laksanakan jika itu tidak berdampak hukum bagi kami," ujar Firdaus.
Kemenko (PMK) melakukan pertemuan rakor hari ini untuk membahas pengaduan dokter gigi Romi Syofpa Ismael terkait pencoretan kelulusan sebagai CPNS 2018. Dalam Rakor tersebut, Kemenko PMK mengundang pihak Pemerintah Kabupaten Solok Selatan, Pemerintah Provinsi Sumatera Barat, Badan Kepegawaian Daerah (BKD) dan instansi terkait.
"Menindaklanjuti pengaduan penyandang disabilitas atas nama Romi Syofpa Ismael berkenaan dengan proses seleksi CPNS 2018 di lingungan Pemkab Solok Selatan," begitu pernyataan dari Deputi Bidang Penanggulangan Kemiskinan dan Perlindungan Sosial Kemenko PMK A Choesni.
Kemarin di, Ahad (28/7) di Padang, Asisten Deputi Bidang Perlindungan Hak Perempuan Kementerian PPPA, Nyimas Aliyah memberi tahu pada rakor di Kemenko PMK akan dihadiri semua kementerian dan istansi terkait untuk konsolidasi masalah drg Romi.
Ikuti Whatsapp Channel Republika