REPUBLIKA.CO.ID, KUPANG -- Pengamat Hukum Tata Negara dari Universitas Nusa Cendana (Undana) Kupang Johanes Tuba Helan mengatakan, sangat tidak etis jika partai politik (parpol) pendukung Prabowo dalam pemilihan presiden (pilpres) bergabung dalam pemerintahan Jokowi-Ma'ruf Amin. Sinyal Gerindra akan bergabung ke pemerintahan semakin kuat.

"Sangat tidak etis secara politik jika parpol yang mendukung Prabowo bergabung dalam koalisi mendukung pemerintahan Jokowi," kata Tuba Helan, Senin (29/7).

Dia mengemukakan hal itu menjawab pertanyaan seputar pertemuan Jokowi-Prabowo yang dilanjutkan dengan pertemuan Megawati-Prabowo, dan kemungkinan adanya penambahan parpol baru dalam koalisi pendukung pemerintahan. Menurut dia, pada Pilpres 2019, mereka bertarung untuk memperebutkan kekuasaan (presiden) dan saat ini sudah ada pemenang yakni Jokowi-Ma'ruf Amin.

"Sangat tidak etis secara politik. Kemarin mereka bertarung merebut kekuasaan (presiden) dan sudah ada pemenang, lalu yang kalah berkoalisi itu berlawanan dengan etika politik," kata mantan Kepala Ombudsman Perwakilan NTT-NTB itu.

Seharusnya, kata Tuba Helan, pihak yang kalah dalam pertarungan pilpres sebelumnya tetap menjadi oposisi untuk mengontrol yang menang. Mekanisme kontrol ini sangat penting, agar tidak terjadi penyimpangan dalam pelaksanaan tugas-tugas pemerintahan dan pembangunan selama lima tahun ke depan.

"Artinya, seharusnya yang sudah kalah, menerima saja kekalahan dan tetap sebagai oposan di luar pemerintahan, untuk mengawal jalannya pemerintahan," kata Johanes Tuba Helan.

Ahli komunikasi politik dari Universitas Pelita Harapan Jakarta, Emrus Sihombing menilai, ada kemungkinan Partai Gerindra bergabung dengan partai pendukung pemerintah di eksekutif atau bekerja sama dengan partai pendukung pemerintah di parlemen. "Kalau mencermati sejarah dan latar belakangnya, Partai Gerindra memiliki hubungan baik dengan PDI Perjuangan, terutama antara ketua umum kedua partai tersebut," kata Emrus Sihombing, di Gedung MPR/DPR/DPD RI, Jakarta, Senin.

Menurut Emrus Sihombing, Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarnoputri dan Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto, pernah berpasangan sebagai calon presiden dan calon wakil presiden pada pemilu presiden 2009. "Itu artinya, PDI Perjuangan pernah berkoalisi dengan Partai Gerindra," katanya.

Emrus menambahkan, ada kemungkinan juga Partai Gerindra bekerja sama dengan partai pendukung pemerintah di parlemen. Artinya, tidak duduk ke jabatan eksekutif tapi menduduki jabatan pimpinan MPR RI di parlemen.

Kalau kemudian, ada empat partai politik anggota Koalisi Indonesia Kerja (KIK) yakni koalisi partai-partai politik pendukung pemerintah, yang kemudian protes dan membuat kesepakatan menolak ada tambahan di koalisi, menurut Emrus, karena partai-partai tersebut merasa kepentingan politiknya terganggu. "Partai-partai tersebut khawatir porsinya menjadi berkurang," katanya.

Ikuti Whatsapp Channel Republika