REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Ketua Departemen Politik DPP Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Pipin Sopian mengungkapkan kesiapan menjadi partai oposisi di pemerintahan 2019-2024. Meskipun menjadi satu-satunya partai oposisi, Pipin mengatakan, PKS akan memperjuangkan aspirasi masyarakat.

Pemerintahan yang sehat, kata pipin, tak terlepas dari peran partai oposisi. Sebab, oposisi dapat melakukan check and balance dalam mengawal kebijakan pemerintah.

"Yang tak kalah penting oposisi bisa mencegah kembalinya rezim Orde Baru," ujar Pipin saat dihubungi, Selasa (30/7).

Pipin menyebut, PKS senantiasa bersama masyarakat. Dia berpendapat akan mewadahi aspirasi masyakat, terutama masyarakat yang merasa tidak mendapat keadilan dari kebijakan Negara.

Selain itu, dia menilai, partai oposisi lebih bebas dalam menentukan sikap terhadap kebijakan pemerintah. Sebab, dia meyakini, oposisi tidak memiliki keterikatan seperti halnya partai yang berada didalam pemerintahan yang telah mendapat 'hadiah' berupa jabatan sehingga terus mendukung kebijakan yang diambil pemerintah.

"PKS bisa berkhidmat lebih optimal kepada umat dan bangsa suarakan keadilan, lebih lantang tanpa terikat kontrak (Menteri)," ujarnya.

Sebelumnya, pascapertemuan Ketua Umum Gerindra Prabowo Subianto dan Presiden terpilih, Joko Widodo (Jokowi) yang dilanjutkan dengan pertemuan dengan Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri, sinyal akan merapatnya Gerindra ke kubu pendukung pemerintah semakin menguat. Sementara, Menurut pakar politik Dewi Fortuna Anwar dua partai eks Koalisi Adil Makmur, yakni Demokrat dan PAN berpeluang merapat ke pemerintahan.

"Demokrat bisa jadi masuk ke pemerintahan dengan harapan bisa membuat Mas Agus (AHY) masuk kabinet," katanya, ditemui usai bedah buku berjudul "Revolusi, Diplomasi, Diaspora: Indonesia, Tiongkok dan Etnik Tionghoa 1945-1947", di Jakarta, Senin (29/7).

N

Ikuti Whatsapp Channel Republika