REPUBLIKA.CO.ID, BANDUNG -- Ketua DPW Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Jawa Barat, Syaiful Huda meminta, kader PKB yang terpilih menjadi anggota DPRD kota/kabupaten dan provinsi, untuk bersungguh-sungguh bekerja untuk kepentingan umat dan rakyat.
"Kalau jadi anggota dewan hanya ngabsen lalu duduk-duduk saja, saya secara pribadi meminta untuk mundur. Karena masih banyak yang mau berjuang untuk kepentingan umat dan rakyat," ujar Syaiful Huda kepada wartawan, Selasa (30/7) .
Menurut Huda, para anggota dewan terpilih termasuk semua kader harus menghormati dan menjadi penerus para kiai, ajengan dan tokoh masyarakat seperti Kiai Munasir Ali, KH Ilyas Ruchiyat, KH Abdurrahman Wahid, KH. A. Mustofa Bisri, dan KH A Muhith Muzadi, yang telah tulus dan ikhlas mendirikan PKB tanpa pamrih. Para tokoh besar itu membangun PKB semata-mata hanya untuk kepentingan umat dan rakyat.
"PKB adalah napas dari perjuangan para ulama, sesungguhnya di pundak kita dititipkan untuk melanjutkan perjuangan para ulama, ajeungan dan masyarakat, termasuk didalammya nahdiyin khususnya di jawa barat,” paparnya.
Huda mengatakan, sekolah Pedulu Umqt Melayani Rakyat (PUMR) merupakan bagian dari ikhtiar partainya untuk mengingatkan bahwa PKB sebagai partai islam terbesar di Indonesia bahkan di seluruh dunia, yang dilahirkan dari rahim para kyai dan ajengan untuk perjuangan umat dan rakyat.
Kedua, kata dia, PKB ingin konsep diri dan citra diri kader PKB yang di legeslatif di setiap kabupaten/kota dan Provinsi Jawa Barat menjadi kader terbaik untuk lima tahun ke depan, dan soal ini tidak bisa di tawar lagi untuk itu mulai dari sekarang harus bermutasi diri. Karena, mau tidak mau setelah menjadi wakil rakyat, tak bisa bermain-main dengan mandat rakyat ini.
"Untuknya berani dan produktif menjadi pengawas eksekutif di kabupaten serta kota masing-masing dan mampu menjadi pelopor perjuangan untuk kepentingan rakyat sudah keseharian," katanya.
Selanjutnya, kata Huda, profil kader PKB yang menjadi anggota legeslatif banyak yang berlatar belakang ajengan, ustadz, dan santri. Maka, butuh perubahan pola pikir untuk menjadi legislator, tetapi dengan tidak meninggalkan menggaji dan ngurus majlis ta'lim.
"Ketika masuk dewan harus ngerti pemerintahan, fungsi penganggaran. Kuncinya kalau jadi anggota dewan tidak mau belajar berarti sudah menghianati nalar publik dan konstituen, menjadi dewan itu harus cerdas," katanya.
Huda pun, meminta anggota DPRD yang terpilih untuk membuat perda yang peduli umat melayani rakyat sebagia alat perjuangan masyarakat. Dalam waktu dekat perda pembangunan desa bisa dibuat dan didorong di setiap kabupaten masing-masing.
Menurut Ketua Panitia PUMR, Muhammad Dawam, dari 133 Calon Anggota Legislatif terpilih hasil Pemilu 2019, 126 di antaranya mengikuti Sekolah PUMR tersebut. Sedangkan 7 orang sisanya sendang menjalankan ibadah haji.
"Kami atas nama panitia mengucapkan mohon maaf atas perubahan tempat, tadinya akan dilaksanakan kegiatan sekolah ini di Sariater (Subang), lalu karena ada letusan semburan di Tangkubanparahu, maka kami panitia mencari lokasi yang berbeda," paparnya
Dawam mengatakan, dari 133 calon anggota legislatif yang terpilih pada Pemilu 2019 itu, dua di antaranya masih berusia relatif muda, yakni 20 tahunan. "Sementara yang berusia 30 tahunan sebanyak 30 orang, dan usia 40-an sebanyak 38 orang. 50 tahunan 25 orang, 60tahunan empat oran, dan 70 tahunan satu orang," kata Dawam.
Ikuti Whatsapp Channel Republika