REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Kepala Biro Humas dan Protokol Setda Provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT), Marius Adu Jelamu, mengatakan konservasi yang menyasar Pulau Komodo akan dilakukan secara bertahap. Salah satu yang akan dilakukan adalah memindahkan warga lokal ke pulau lain di dekat Pulau Komodo.
Menurut Marius, saat ini pemerintah provinsi (pemprov) sedang intensif menggelar rapat dengan sejumlah pihak terkait rencana konservasi di Pulau Komodo. Rapat ini membahas persiapan rencana jangka pendek, jangka menengah dan jangka panjang terkait pulau yang menjadi habitat komodo (Varanus komodoensis) itu.
"Kami sudah ada rencana jangka pendek, menengah dan panjang. Kita tidak hanya mengikuti keinginan warga lokal untuk kepentingan jangka pendek saja. Kami berpikir untuk jangka panjang. Kita antisipasi. Kita sudah siapkan (konservasi)secar bertahap," ujar Marius ketika dihubungi Republika.co.id, Selasa (30/7).
Tahapan itu, lanjut dia, akan dijalankan per satu tahun. Penerapan rencana itu, nantinya bisa menyasar infrastruktur ke Pulau Komodo, menumbuhkan pohon endemik setempat, memindahkan warga lokal dan pedagang kaki lima (PKL) ke pulau di sekitar Pulau Komodo.
"Sehingga Pulau Komodo tetap terjaga dari crowded people, " tegasnya.
Lebih lanjut Marius mengungkapkan setelah konservasi dilakukan dan pulau tersebut kembali tertata dengan baik, akan kembali dibuka untuk tujuan wisata. Namun, dia menggarisbawahi bahwa sistem wisata dan manajemen tata kelola di Pulau Komodo ke depannya akan berubah.
Sebelumnya, Martinus mengatakan ke depannya pihaknya berencana tidak menjadikan Pulau Komodo untuk kawasan mass tourism. Dirinya menjelaskan rencana jangka panjang menyusul upaya konservasi di Pulau Komodo.
"Di kemudian hari, kita tidak arahkan Pulau Komodo untuk mass tourism, melainkan kita arahkan untuk limited tourism," ujar Marius.
Secara teknis, pihaknya akan membatasi orang yang masuk di pulau tersebut. Sehingga, tidak semua orang bisa masuk di dalamnya.
Hal ini sebagai tindaklanjut atas rencana pemerintah menutup Pulau Komodo pada awal 2020 mendatang. Sebagaimana diketahui, penutupan ini bertujuan untuk kepentingan konservasi.
Marius mengungkapkan, berkaca dari pengalaman saat ini, di mana Pulau Komodo dijadikan destinasi wisata massal, ada banyak hal negatif yang harus diperbaiki. "Dengan pengalaman sekarang ini saat dijadikan mass tourism, sampah dibuang sembarangan, pedagang kaki lima ada di dalamnya dan sebagainya sehingga jadi tidak tertata dengan baik. Maka kita ingin kembalikan daerah itu jadi daerah konservasi, " tuturnya.
Marius pun menegaskan bahwa pemerintah tidak menutup secara keseluruhan Taman Nasional Komodo. Sebagainana diketahui, Taman Nasional Komodo meliputi sejumlah pulau, yakni Pulau Komodo, Pulau Rinca, Pulau Padar dan beberapa pulau kecil lainnya.
"Silakan tetap datang ke Taman Nasional Komodo, kita tidak akan tutup secara semuanya. Kita akan tutup hanya Pulau Komodo saja per Januari 2020, satu pulau saja. Nah, di Taman Nasional Kokodo kan ada Pulau Rinca dan pulau-pulau lain, yang tetap dibuka untuk wisatawan sehingga silakan masih bisa diving, snorkeling atau melihat komodo yang ada di Pulau Rinca, di Pulau Kode," ungkap Marius.
Lebih lanjut, dia menjelaskan bahwa konservasi yang akan dilakukan di Pulau Komodo meliputi penataan ekosistem, memperbanyak pengembangbiakan rusa, kambing, babi liar yang menjadi makanan utama bagi komodo. Kedua, Pemprov NTT pun akan memindahkan warga di Pulau Komodo ke Pulau Rinca.
Marius mencontohkan, jika saat ini jumlah penduduk yang bermukim di Pulau Komodo mencapai 2.000 orang, maka dalam kurun waktu 10-25 tahun mendatang potensi lonjakan jumlah penduduk tetap ada.
"Bahkan bisa meledak hingga 100 ribu jiwa. Ketika ada ledakan penduduk, mereka bisa jadi ancaman untuk (habitat) komodo. Sehingga di situ, rencananya nanti hanya untuk ekosistem yang di dalamnya hanya ada flora, fauna termasuk komodo (Varanus komodoensis) yang memang menjadi satwa dilindungi. Tujuan kami menjaga Pulau Komodo dari crowded people, " tegasnya.
Dia mengakui mengalami kesulitan untuk mencari titik temu antara masyarakat dengan pemerintah. ''Masyarakat tidak ingin ditutup. Tapi pemerintah ingin dikonservasi. Kalau masyarakat dipindah, nanti tidak hanya dipindah saja. Tetapi, rumah dibangun, sekolah dibangun, sarpras dibangun, mereka dapat hak milik tanah di Pulau Rinca juga," tambah Marius.
Ikuti Whatsapp Channel Republika