REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Direktur Eksekutif Voxpol Center Research and Consulting, Pangi Syarwi Chaniago mengatakan, Partai Demokrat harus bekerja ekstra jika ingin bergabung ke koalisi pemerintahan. Pasalnya, partai besutan Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) itu harus bersaing dengan Partai Gerindra yang telah menjalin komunikasi sejak awal.
"Sepertinya kalau Gerindra kabarnya sudah 70 persen dipastikan ada di koalisi pemerintah," kata Pangi saat dihubungi Republika.co.id, Rabu (31/7).
Padahal, di saat yang sama, anggota koalisi pendukung Jokowi-Maruf juga tidak menginginkan adanya anggota tambahan dalam koalisi. Oleh karena itu, peluang Demokrat untuk masuk ke koalisi pemerintahan bisa dikatakan semakin kecil.
"Tapi hal itu tidak menutup kemungkinan, Demokrat tetap bisa bergabung misalnya dapat jatah 1 atau 2 menteri," ucapnya.
Pangi menyatakan, peluang Demokrat tersebut bergantung pada lobi tingkat tinggi. Setidaknya, jika Gerindra diwakili oleh Ketua Umumnya, Prabowo Subianto untuk bertemu dengan Jokowi dan Megawati. Maka, Demokrat juga harus melakukan hal yang sama, Ketua Umumnya SBY juga harus turun tangan.
Kemudian, jikalau peluang bergabung dengan koalisi pemerintahan telah tertutup. Lobi yang dilakukan SBY akan membuka kemungkinan lain. Berdasarkan pertimbangan suara Demokrat di parlemen yang berada di urutan ke enam. Mereka bisa menduduki jabatan strategis di lembaga tinggi negara lainnya.
"Demokrat juga punya kans menjadi ketua MPR. Meskipun Gerindra jauh lebih berpeluang untuk jabatan tersebut," tuturnya.