REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA – Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Darmin Nasution yakin sengketa bea masuk biodiesel antidumping sebesar 8-18 persen dimenangkan Indonesia. Untuk membuktikan itu pemerintah siap menyiapkan beragam macam bukti bahwa tidak ada intervensi subsidi sawit Indonesia.
Pada 2013 dan 2017 Indonesia pernah menghadapi tuduhan serupa terkait kebijakan antidumping terhadap produk minyak sawit dan turunannya. Pada saat itu, tuduhan tersebut mampu dimenangkan Indonesia.
Darmin yakin, kali ini Indonesia dapat mampu mengulang jejak kemenangan pada masa sebelumnya. “Kita yakin menang dan ada bukti. Cuma ya mereka nggak mau berhenti saja (menuduh dan melakukan kebijakan diskriminatif). Sebentar-sebentar yang nuntut asosiasi, lalu konsumen, macam-macam,” kata Darmin kepada wartawan, di Jakarta, Rabu (31/7).
Kendati demikian Darmin menegaskan, pemerintah saat ini sedang menjalin komunikasi kembali dengan Uni Eropa terkait hal itu. Komunikasi dilakukan untuk menegaskan bahwa yang dituduhkan kepada sawit Indonesia bukanlah hal yang dapat dibuktikan. Di sisi lain, pemerintah juga tengah menggenjot pembenahan data dan Indonesian Sustainable Palm Oil (ISPO).
Apabila hal itu mampu dipenuhi Indonesia, ke depannya diharapkan tak akan ada lagi tuduhan-tuduhan yang dapat menyudutkan sawit. Darmin menegaskan, berbagai tuduhan yang dialamatkan kepada sawit selama ini hanya alasan Eropa yang kalah dalam persaingan head to head komoditasnya dengan Indonesia.
“Mereka pakai soy bean, rapseed, sun flower. Karena sawit nggak bisa tumbuh di sana, padahal yang lebih efisien tentu saja sawit. Jadi dari berbagai rupa ini diserang terus,” kata dia.
Seperti diketahui, perbandingan produktivitas minyak sawit dengan ketiga komoditas tersebut cukup signifikan. Produktivitas oil sun flower berjumlah 0,6 ton per hektare, rapseed sebesar 0,7 ton per hektare, dan soy bean sebesar 0,4 ton per hektare.
Sedangkan produktivitas minyak sawit sebesar 4 ton per hektare. Menurut Darmin, fakta produktivitas sawit tersebut berkali-kali lipat lebih tinggi dibanding ketiga komoditas yang ada, yakni 6-10 kali lipat.
Dia menambahkan, saat ini pemerintah terus yakin sengketa penerapan bea masuk antidumping biodiesel Indonesia yang rencananya akan diterapkan pada 2020 akan menang. Meski sengketa tersebut akan berlanjut di World Trade Organization (WTO).
Menurut Darmin, kemenangan Indonesia dapat dimungkinkan gagal apabila terdapat permainan politik. “Yakin (menang), kecuali main poilitik,” kata dia.
Ketua Gabungan Pengusaha Kelapa Sawit Indonesia (Gapki) Joko Supriyono menilai, penerapan tarif bea masuk antidumping produk biodiesel asal Indonesia memang belum dipastikan efektif berlaku pada 2020 nanti. Hanya saja menurutnya, saat ini pemerintah memang perlu menggenjot kerja sama perdagangan ekonomi dengan negara-negara lain.
“Saat ini pengekspor biodiesel terbesar ke Eropa itu kan dari Indonesia dan Argentina, jadi memang harus dikencangkan lagi kerja sama perdagangannya,” kata dia.
Ketua Umum Kamar Dagang dan Industri Indonesia (Kadin) Rosan Roeslani mengatakan, dalam beberapa tahun terakhir terdapat banyak tantangan dan tekanan kepada sawit di level global. Sebagai pendapatan terbesar terhadap perekonomian Indonesia dan mampu menyerap 5,5 juta tenaga kerja, pihaknya melihat ada penurunan permintaan sawit.
“Salah satunya Turki, ada penurunan pembelian sawit kita oleh mereka,” kata Rosan.
Berdasarkan data Kadin, penurunan pembelian sawit oleh Turki pada 2017 sebesar 360 juta dolar AS dan turun drastis menjadi 5 juta dolar AS. Menurutnya, penurunan permintaan sawit Indonesia disebabkan rampungya perjanjian kerja sama perdagangan antara Malaysia-Turki. Sehingga hal itu menurunkan permintaan secara drastis sawit Indonesia.
Di sisi lain, hambatan permintaan sawit juga masih adanya tarif bea masuk yang lebih tinggi di sejumlah negara. Untuk itu dia mendorong kepada pemerintah untuk segera menyelesaikan berbagai macam kerja sama dagang yang memungkinkan kepada negara-negara yang prospektif.
Dalam rangka memiliki industri sawit yang berkelanjutan, dia menilai standar ISPO yang tinggi masih menemui banyak kendala. Namun begitu, kata dia, standarisasi ISPO memang sudah waktunya didorong.
Ikuti Whatsapp Channel Republika