REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Pemerintah akhirnya menyetujui lokasi pemindahan ibu kota di Kalimantan. Pemindahan ini akan menjadi simbol identitas bangsa dan tata kelola pemerintahan yang efisien.
Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN)/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) Bambang Brodjonegoro mengatakan Indonesia dapat belajar dari beberapa negara yang telah memindahkan ibu kota, seperi Sejong (Korea Selatan), Brasilia (Brasil), Putrajaya (Malaysia), dan Canberra (Australia).
"Beberapa negara lain telah melakukannya (pemindahan ibukota), lesson learned kita dapat mengambil pelajaran dari apa yang telah dilakukan negara lain," ujarnya saat acara Dialog Nasional Pemindahan Ibu Kota di Kantor Bappenas, Jakarta, Kamis (1/8).
Hanya saja menurut Bambang pengerjaan pembangunan ibukota baru akan memakan waktu lama. Dari contoh yang ada, Bambang ingin menghindari pembangunan yang memakan waktu terlalu lama seperti di Sejong (25 tahun) dan Canberra (26 tahun).
"Jadi yang tepat adalah kita mau membangun pusat pemerintahan yang baru. Nantinya pusat pemerintahan itu akan menjadi ibukota," ucapnya.
Bambang menambahkan rencana memindahkan ibu kota negara yang benar-benar dibangun dari nol. "Ibu kota yang disusun dari nol, dibangun di tanah kosong yang belum ada apa-apa. Bukan memindahkan ke suatu kota yang eksisting," ungkapnya.