REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Pemprov DKI Jakarta secara resmi menghentikan bantuan logistik kepada para pencari suaka yang berada di lokasi penampungan eks lahan Kodim, Kalideres, Jakarta Barat, mulai hari ini (1/8). Dinas Sosial DKI mulai memberikan bantukan kepada para pencari suaka sejak pertengahan Juli.
"Bantuan kita kan dasarnya kemanusiaan bukan suatu kewajiban, karena kita lihat kondisi mereka di lapangan membutuhkan itu dan berdasarkan keputusan Pak Gubernur," kata Kepala Dinas Sosial DKI Jakarta, Irmansyah, saat ditemui di lokasi penampungan pencari suaka di Kalideres, Jakarta, Kamis (1/8).
Dinas Sosial DKI, menurut dia, juga harus mengutamakan kepentingan warga DKI Jakarta yang membutuhkan bantuan jika terjadi bencana. "Kalaupun kita tidak berikan bantuan logistik itu karena kita juga harus antisipasi yang jadi tugas pokok Dinas Sosial bagi warga DKI, seperti misalnya ada kebakaran," lanjut dia.
Meski sudah tidak mengirimkan bantuan logistik, para pencari suaka tetap masih dapat menempati lokasi penampungan sementara dan mendapatkan suplai air bersih. Saat ini pemberian bantuan logistik kepada para pencari suaka diserahkan kepada UNHCR selama satu pekan ke depan hingga 7 Agustus 2019.
"Tetap kita yang kelola tapi dukungan dari UNHCR selama satu pekan ke depan sampai tanggal 7 Agustus," kata Irmansyah.
Sebelumnya, Wakil Ketua DPRD DKI Jakarta Muhammad Taufik meminta kepada Komisioner Tinggi PBB untuk Pengungsi (UNHCR) agar segera mencari solusi dan menyelesaikan masalah terkait pencari suaka. "Saya kira pihak yang berwenang yaitu UNHCR harus segera menangani ini karena jumlah mereka semakin banyak," kata Taufik, Kamis (18/7).
Taufik mengatakan, selain karena bukan urusan Pemda DKI, adanya ribuan pencari suaka yang diungsikan di tengah pemukiman warga juga akan memunculkan pergesekan dengan masyarakat setempat. "Kalau terus-terusan begini, lalu enggak ada batas waktu kan repot jadinya. Pasti ada pergesekan, buat resah warga kita sendiri," ujarnya.
Ikuti Whatsapp Channel Republika